BOGOR-TODAY.COM – Komisi III DPRD Kota Bogor mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa lebih cepat dan fleksibel dalam hal penanganan pasca bencana. Oleh sebab itu masih banyak titik bencana yang belum tertangani dengan baik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto mengungkapkan, dua minggu terkahir ini Kota Bogor dilanda cuaca ekstrim, hujan deras yang disertai angin kencang. Sehingga banyak mengakibatkan banjir dan tanah longsor.
“Saya ke beberapa titik yang ada di wilayah Bogor Barat di RW 14, Kelurahan Margajaya, RW 15 Kelurahan Menteng, RW 1 dan rw 6 Kelurahan Gunung Batu, juga RW 3 Kelurahan Loji. Itu yang baru saya sambangi, hasil itu menjadikan bahan evaluasi kami bersama, sejauh mana anggaran APBD Kota Bogor bisa berpihak dan realisasikan kaitan dengan bencana,” ungkap Iwan, Rabu (6/11/2023).
Iwan memaparkan, Komisi III DPRD Kota Bogor telah melakukan rapat dengan BPBD, BPKAD, Dinas PUPR dan Disperumkim. Artinya ada benang merah yang digaris bawahi, bahwa anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) masih tersisa sekitar Rp16 miliar.
“Tentunya anggaran ini mesti di maksimalkan kaitan dengan pasca bencana. Artinya dana BTT ini anggaran yang bersifat darurat, saya kira jadi catatan, jangan sampai terjadi seperti beberapa bulan lalu yaitu BPBD kehabisan terpal,” paparnya.
Dia menjelaskan, dengan anggaran sisa Rp16 miliar ini bisa dimaksimalkan. Beberapa contoh secara teknis butuh terpal sekitar lima atau enam hanya bisa terintervensi dengan dua terpal saja. Seharusnya anggaran masih ada di BTT dan bisa dipergunakan.
Kemudian yang kedua kaitan dengan Huntara, saya rasa itu penting, berbicara kedepan sampai 2024. Tentunya anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk tiga bulan ke depan.
Iwan pun menegaskan, karena pasca bencana, masyarakat membutuhkan percepatan kaitan dengan langkah Pemkot Bogor agar bisa mengeksekusi maksimal anggaran Rp16 miliar.
“Karena ada akses jalan warga yang terputus karena longsor di Bogor Barat, kami sudah komunikasi dengan Dinas PUPR.
Untuk itu, dengan waktu yang ada, secara teknis mereka sudah meninjau lapangan, apakah kedepan bisa dilakukan penanganan. Harapan kami secara permanen bisa dilakukan seperti turap agar bisa kembali ada akses jalan warga,” tegasnya.
Iwan menambahkan, dirinya berharap Pemkot Bogor melalui BPBD dan Bappeda bisa menginvestigasi kaitan dengan daerah zona hitam yang rawan banjir dan longsor.
“Artinya dengan data tersebut kami bisa menginventarisir. Saya kira seperti contoh kasus yang memang bisa kami lihat bahwa daerah yang dialiri oleh dua sungai besar di Kota Bogor, tentunya ada anak sungai yang ada. Disitu ada lereng dan secara kontur itu kan berbukit, artinya ada undakan di permukiman. Harapan kami bisa ada data base zona hitam yang mana tinggal itu kedepan bisa diintervensi oleh Pemkot Bogor,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
