Komisi II DPRD Kota Bogor Gelar Raker Dengan Dewas Perumda PPJ

Yang disoroti oleh Komisi II DPRD Kota Bogor adalah perihal penyusunan rekomendasi yang dibuat oleh Dewas Perumda PPJ tidak sesuai dengan fakta lapangan, dimana masih banyak pedagang yang mengeluhkan kinerja direksi terutama dari segi komunikasi yang tidak berjalan lancar.

Hal tersebut pun berdampak terhadap rendahnya angka keterisian di Pasar Tanah Baru, Pasar Pamoyanan dan Pasar Jambu Dua. Jika ini terus dibiarkan, Mahpudi menilai akan terjadi kontradiksi antara pendapatan dan pengeluaran Perumda PPJ.

“Kita pada prinsipnya tidak menolak atau mengamini rekomendasi dewas, karena kan pengangkatan direksi otoritas Wali Kota. Tapi kita juga sebagai bentuk pengawasan selaku mitra kerja, kita memberikan masukan-masukan kedapa Dewas berdasarkan fakta lapangan yang kami temui,” tegas Mahpudi.

Kedepannya, Mahpudi, meminta Dewas Perumda PPJ agar bekerja secara profesional sehingga penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Direksi Perumda PPJ bisa dilakukan secara objektif. Tidak hanya berpaku kepada penilaian administratif, tetapi juga penilaian kinerja berdasarkan survey lapangan yang dilakukan terhadap objek-objek kinerja Perumda PPJ.

“Kita tahu Perumda PPJ ini tidak hanya ditugaskan untuk mencari pendapatan asli daerah, tapi juga memberikan pelayanan kepada pedagang dan pembeli di pasar. Pun kalau mereka bicara soal pendapata, kontribusi mereka ini paling rendah diantara BUMD lainnya,” jelas Mahpudi.

“Intinya kami sekarang sudah tahu apa rekomendasi yang diberikan oleh dewas sehingga kami tadi sudah memberikan masukan yang konstruktif untuk Dewas dan direksi Perumda PPJ Kota Bogor,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News