BOGORTODAY.COM – Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bogor menggelar rapat gabungan, pada Selasa (7/1/2025) untuk membahas permasalahan terkait penghentian layanan BisKita Trans Pakuan.
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Bogor ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, PT Kodjari selaku operator BisKita, dan Perumda Trans Pakuan.
Rapat berlangsung cukup lama karena DPRD Kota Bogor mencari informasi mengenai latar belakang penghentian layanan BisKita Trans Pakuan dan sejarah kehadiran BisKita di Bogor.
Dalam kesempatan rapat tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor dari fraksi Gerindra, Nasya Kharisa Lestari menyampaikan lima poin kepada Dishub Kota Bogor terkait pelayanan BisKita Trans Pakuan.
Pertama, ia meminta Dishub Kota Bogor bersama PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari agar meminta pemerintah pusat kembali mendanai layanan Biskita Trans Pakuan melalui APBN.
“Kedua pemerintah Kota Bogor juga perlu mempersiapkan skema pengalihan ke sistem kombinasi pembiayaan tarif penumpang dengan APBD Kota Bogor tahun 2026,” kata Nasya.
Guna meningkatkan pendapatan dari sektor transportasi, Nasya meminta agar Perumda Trans Pakuan dan operator Biskita bisa mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan non tarif seperti advertising, SPBU, Perbengkelan dan telekomunikasi.
Keempat, ia meminta Pemkot Bogor melindungi investasi, capex dan opex perusahaan operator sesuai skema kerja BTS.
“Terakhir Pemkot Bogor harus menyiapkan kajian tentang skema pembayaran, tarif dan usulan penghapusan PPN untuk layanan bersubsidi,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
