
Menurutnya, satu-satunya yang konsisten dari pemerintah adalah inkonsistensi dalam menegakkan aturan. Perbup hanyalah pengingat bahwa niat baik tak cukup tanpa eksekusi, dan nyawa warga tetap dihitung sebagai statistik, bukan alarm kebijakan.
“Tujuan kami ke sini semata-mata meminta hak-hak yang seharusnya kita terima. Bagaimana terkait Perbup yang tidak pernah terealisasi,” tegas Ajis, yang kini mungkin lebih hafal aspal daripada pejabat hafal isi Perbup.
Tak cukup soal keselamatan, mahasiswa juga menyoroti minimnya fasilitas publik di jalur tambang yang lebih cocok disebut jalur pengorbanan.
“Terkait PJU yang tak pernah ada kejelasan sampai sekarang. Kemudian fasilitas kesehatan dan jalur tambang yang nggak pernah ada kejelasan sampai saat ini,” tutup Ajis. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















