Guru Besar IPB: Indonesia Perlu Undang-Undang Khusus AI untuk Atur Pemanfaatan Teknologi

Dampak Buruk Tanpa Regulasi AI

1. Sektor Politik
   AI digunakan untuk memanipulasi opini publik, seperti dengan chatbot atau deepfake. Contoh kasus, Bareskrim Polri menemukan modus penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI untuk meniru suara pejabat.
2. Sektor Pendidikan
   Meski relatif lebih tertata, tantangan seperti plagiarisme berbasis AI tetap membutuhkan pengawasan ketat. IPB University, misalnya, sedang memfinalisasi panduan khusus untuk penggunaan AI di bidang akademik.
3. Keamanan Data
   Tanpa undang-undang khusus, pelanggaran privasi data sulit untuk ditindak. “UU AI memastikan inovasi harus bertanggung jawab,” tegas Yeni.

Upaya Pemerintah dan Langkah Selanjutnya

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun regulasi baru terkait tata kelola kecerdasan buatan. Regulasi ini diharapkan menciptakan ekosistem AI yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Namun, saat ini Indonesia baru memiliki Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang sifatnya hanya anjuran sukarela.

Nezar menyatakan, regulasi mendatang bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri. Pemerintah juga terus mendorong penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab di industri.

Undang-undang khusus AI menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan teknologi ini secara komprehensif. Regulasi yang jelas tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko, tetapi juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

Dengan langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan AI memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan etika dan keamanan.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel