Indonesia Siapkan Anggaran Rp249,5 Triliun untuk Belanja Energi dari AS, Bagian dari Strategi Perdagangan

Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan anggaran jumbo sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.100 per dolar AS) untuk pembelian produk energi dari Amerika Serikat.

Produk-produk energi yang akan diimpor meliputi Liquefied Petroleum Gas (LPG), minyak mentah (crude), dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam proses negosiasi perdagangan dengan AS guna menghindari penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia.

Strategi Menjaga Neraca Perdagangan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa peningkatan signifikan belanja energi dari AS ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan perdagangan (trade balance) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

BACA JUGA :  Kehamilan di Usia 40-an: Tidak Selalu Aman Jika Disertai Penyakit Berat

“Tahun lalu belanja energi dari AS hanya mencapai US$ 4,2 miliar. Untuk tahun ini, sesuai dengan komitmen menjaga neraca perdagangan, belanja energi kita tingkatkan,” ujar Yuliot dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

Memenuhi Kebutuhan Domestik

Selain menjadi bagian dari strategi negosiasi, pembelian energi dari AS juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Indonesia disebut masih sangat membutuhkan pasokan LPG dan minyak mentah guna menunjang konsumsi dalam negeri.

BACA JUGA :  Dada vs Paha Ayam: Mana yang Lebih Sehat? Ini Penjelasan Ahli Gizi

“Yang pertama kita memang membutuhkan LPG, jadi kita akan tingkatkan impor LPG dari AS. Untuk crude oil juga kita butuh untuk kilang-kilang dalam negeri,” jelas Yuliot.

Ia menambahkan, selama ini Indonesia sebenarnya sudah mengimpor crude oil asal AS, tetapi melalui negara ketiga. Mulai tahun ini, pencatatan akan dilakukan langsung dari sumber asal di Amerika Serikat, guna memperjelas asal usul dan memperkuat transparansi data perdagangan.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================