DPR Kritik Penempatan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun di Himbara, Dinilai Jadi Beban Perbankan

BOGORTODAY.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai kebijakan pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) justru berpotensi menambah beban perbankan.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (17/9/2025).

Menurut Dolfie, kondisi kredit di sektor perbankan saat ini masih jauh dari optimal. Data per Juni 2025 menunjukkan bahwa kredit nganggur (excess liquidity) mencapai Rp 2.304 triliun. Angka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

“Berapa sebenarnya kredit nganggur di perbankan? Menurut data Juni 2025 itu senilai Rp 2.304 triliun, ini benar atau enggak?” tanya Dolfie.

“Betul? Nah artinya yang nganggur saja sudah Rp 2.000-an triliun, tambah Rp 200 triliun, kita nggak tahu nih untuk apa. Rp 2.000 triliun belum bisa dimaksimalkan, masuk lagi Rp 200 triliun, malah bikin beban,” lanjutnya.

LDR Perbankan Tidak Pernah Tembus 90%

Dolfie juga menyoroti rendahnya Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan. Menurutnya, meski sempat naik ke 86,54% pada Juli 2025, LDR kembali turun menjadi 86,03% di Agustus 2025, lalu melorot ke 85,34% setelah adanya tambahan dana pemerintah.

“Mau mengejar sampai 90 saya nggak tahu apa bisa atau tidak dunia usaha kita itu,” ujar Dolfie dengan nada pesimis.

Beban ke APBN dan Rakyat

Lebih lanjut, Dolfie mengungkapkan bahwa dana Rp 200 triliun tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengingatkan, jika kebijakan ini tidak tepat sasaran, maka dampaknya akan ditanggung langsung oleh rakyat.

“SAL berasal dari mana? Dari SBN, kita bayar bunga SBN, sementara bunga yang dikasihkan ke bank rendah. Jadi tanggungan APBN akhirnya. Uang APBN uang rakyat, jadi rakyat juga yang menanggung akibat dari kebijakan ini,” tegas Dolfie.

Menurutnya, alih-alih memperkuat pembiayaan sektor riil, kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara justru berisiko menjadi beban tambahan bagi keuangan negara maupun perbankan, apalagi di tengah masih tingginya kredit nganggur yang belum terserap optimal.