“Penjual kan suka-sukanya dia karena mereka tidak ada ikatan kontrak. Bisa saja terjadi kenaikan harga, walaupun kami sudah teken kontrak. Mereka bisa minta review ulang harga, tapi kami dengan pemerintah tidak bisa karena harga satuan sudah mengikat, kecuali ada putusan dari pihak DPUPR,” katanya.
Lebih lanjut, Hendro menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini sudah sangat berat. Banyak anggota Gapensi yang melaporkan terjadinya perlambatan di berbagai proyek akibat sulitnya mendapatkan bahan baku beton.
“Sudah terjadi perlambatan di mana-mana. Teman-teman anggota Gapensi banyak yang melapor karena tidak ada suplai beton. Padahal, hampir 80 persen pekerjaan di Kabupaten Bogor ini menggunakan beton,” ujarnya.
Akibatnya, sejumlah proyek terancam tidak mencapai target progres karena pasokan material belum terpenuhi.
“Jadi target progres bakal tidak tercapai. Melambat karena suplai tidak terpenuhi,” lanjut Hendro.
Terkait potensi penghentian sementara pekerjaan, Hendro menegaskan hal itu belum dilakukan karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum antara kontraktor dan pemerintah. Kecuali disahkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kalau diberhentikan, kita bisa terlibat hukum dengan pemerintah. Artinya, kami bisa mengajukan gugatan karena kami yang dirugikan. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait solusinya seperti apa, termasuk apakah akan ada kebijakan luar biasa (KLB),” tandasnya.
Editor : Ilham Ariyansyah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
