Efek Domino Penutupan Tambang, Proyek APBD di Kabupaten Bogor Terancam Gagal Target 

BOGORTODAY.COM – Penutupan sementara aktivitas tambang batu andesit di wilayah Cigudeg dan Parungpanjang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, memicu efek domino yang kini mulai dirasakan berbagai sektor, terutama dunia konstruksi di Kabupaten Bogor.

Pasokan material yang terhenti membuat roda pembangunan terancam tersendat, harga bahan baku bangunan melonjak, dan progres proyek infrastruktur berbasis APBD terancam tidak sesuai target.

Sekretaris Umum Gapensi Kabupaten Bogor, Hendro Setiawan, mengatakan penutupan tambang menyebabkan ketidakpastian pasokan material utama seperti batu dan pasir. Kondisi itu, menurutnya, sangat memukul para pelaku usaha konstruksi.

“Kalau dampak, sangat-sangat luar biasa. Karena bagi kami tidak ada kepastian untuk jaminan pasok. Itu juga berpengaruh pada harga satuan beli. Pedagang bisa menaikkan harga sesuka hati, tapi kami tidak bisa karena diikat oleh harga satuan dan kontrak,” ucap Hendro saat dihubungi Bogortoday, Senin (6/10/2025).

Hendro menjelaskan, akibat terganggunya suplai material, sejumlah proyek mengalami keterlambatan signifikan.

“Sekarang yang terjadi itu kelambatan pencapaian progres, dan perkiraan saya melambatnya mencapai 50 sampai 60 persen. Karena dampak dari penutupan tambang itu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga material yang tidak dapat dikendalikan oleh kontraktor, lantaran penjual memiliki kebebasan menentukan harga.

“Penjual kan suka-sukanya dia karena mereka tidak ada ikatan kontrak. Bisa saja terjadi kenaikan harga, walaupun kami sudah teken kontrak. Mereka bisa minta review ulang harga, tapi kami dengan pemerintah tidak bisa karena harga satuan sudah mengikat, kecuali ada putusan dari pihak DPUPR,” katanya.

Lebih lanjut, Hendro menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini sudah sangat berat. Banyak anggota Gapensi yang melaporkan terjadinya perlambatan di berbagai proyek akibat sulitnya mendapatkan bahan baku beton.

“Sudah terjadi perlambatan di mana-mana. Teman-teman anggota Gapensi banyak yang melapor karena tidak ada suplai beton. Padahal, hampir 80 persen pekerjaan di Kabupaten Bogor ini menggunakan beton,” ujarnya.

Akibatnya, sejumlah proyek terancam tidak mencapai target progres karena pasokan material belum terpenuhi.

“Jadi target progres bakal tidak tercapai. Melambat karena suplai tidak terpenuhi,” lanjut Hendro.

Terkait potensi penghentian sementara pekerjaan, Hendro menegaskan hal itu belum dilakukan karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum antara kontraktor dan pemerintah. Kecuali disahkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kalau diberhentikan, kita bisa terlibat hukum dengan pemerintah. Artinya, kami bisa mengajukan gugatan karena kami yang dirugikan. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait solusinya seperti apa, termasuk apakah akan ada kebijakan luar biasa (KLB),” tandasnya.