Ketua Banggar DPR: Evaluasi Menteri Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

BOGORTODAY.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa evaluasi terhadap para menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia menilai, pergantian atau reshuffle kabinet sepenuhnya bergantung pada kepentingan strategis Presiden, bukan karena tekanan politik atau faktor lain.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/10/2025).

Evaluasi Harus Berbasis Kinerja Terukur

Said menjelaskan bahwa untuk mendukung proses evaluasi yang objektif, Presiden memiliki sejumlah lembaga teknis seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, serta staf khusus di berbagai bidang.

Lembaga-lembaga tersebut, kata dia, dapat membantu menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar penilaian kinerja para menteri.

“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun KPI untuk menilai seorang menteri apakah performa kinerjanya baik atau tidak,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Said, penerapan KPI akan membuat penilaian terhadap menteri menjadi lebih terukur, transparan, dan adil. Ia mencontohkan, indikator kinerja tersebut bisa disepakati untuk dilaporkan secara berkala, misalnya setiap enam bulan.

“Dengan demikian ukurannya jelas — ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline. Jadi evaluasinya tidak subjektif,” ujarnya.

Cegah Kinerja Semu di Kalangan Menteri

Said juga menyoroti potensi munculnya fenomena yang ia sebut “kinerja kamuflatif”, yaitu kondisi ketika seorang menteri terlihat baik di mata publik karena popularitas, namun kebijakannya tidak berdampak signifikan secara struktural.

“Model evaluasi berbasis KPI juga akan menghindarkan Presiden dari anak buah yang membangun kinerja kamuflatif,” tegasnya.

Ia menambahkan, mekanisme evaluasi yang berbasis ukuran kinerja terukur akan mencegah perasaan tidak adil di kalangan menteri yang mungkin terkena reshuffle.

“Dengan dasar demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika diganti karena kinerjanya yang tidak baik,” kata Said.

Respon atas Peringatan Presiden Prabowo

Pernyataan Said Abdullah muncul menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya mengingatkan para menteri agar tidak “nakal” dalam menjalankan tugas.

Dalam orasi ilmiah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025), Prabowo menegaskan akan memberi peringatan hingga tiga kali sebelum melakukan pergantian menteri.

“Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, dua kali, tiga kali, apa boleh buat, reshuffle,” ujar Prabowo di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat.

Presiden juga menegaskan tekadnya untuk tidak gentar menghadapi praktik korupsi.

“Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, maling, saya hadapi bersama Saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya,” tegasnya.

Dengan dukungan mekanisme evaluasi berbasis kinerja yang jelas, Said berharap proses reshuffle kabinet, bila dilakukan, akan mencerminkan penilaian objektif terhadap kinerja menteri, bukan sekadar pertimbangan politik.