Pembangunan Pusat Pemerintahan Bogor Timur Butuh Rp 200 Miliar

“Kenapa Jonggol? Karena nama itu punya nilai sejarah dan sudah dikenal luas. Tapi ini baru usulan masyarakat, keputusan akhir tetap di tangan pemerintah pusat,” tambah Beben.

Beben menegaskan, langkah ini bukan semata persoalan politik, melainkan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah.

“Kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor di wilayah timur sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Ini bentuk keadilan bagi masyarakat yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.

Terkait anggaran, Beben memperkirakan dana awal sekitar Rp 200 miliar diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pelebaran dan peningkatan jalan menuju kawasan pusat pemerintahan baru.

“Kita berharap pembahasan APBD 2026 bisa mengakomodasi tahap awal, seperti pembangunan jalan dan akses menuju area 63 hektare itu,” kata dia.

Mengenai moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku secara nasional, Beben menyebut pihaknya tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat, tetapi persiapan di tingkat daerah terus berjalan.

“Sambil menunggu keputusan presiden, kami terus mempersiapkan segala hal agar ketika moratorium dicabut, Bogor Timur sudah siap menjadi kabupaten baru,” tutupnya. (CR4)