Pembangunan Pusat Pemerintahan Bogor Timur Butuh Rp 200 Miliar

BOGORTODAY.COM – Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur terus berjalan. Berdasarkan kajian sementara Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), lokasi pusat pemerintahan yang awalnya direncanakan di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, kini diusulkan bergeser ke Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Politisi Gerindra sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendra, mengatakan perubahan lokasi ini mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, seperti ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan potensi pengembangan kawasan.

Beben menyatakan, lokasi pusat pemerintahan yang semula direncanakan di Jonggol sulit dikembangkan karena banyak lahan milik swasta, sehingga kini diusulkan bergeser ke Sukamakmur yang lahannya masih luas dan mudah dikembangkan.

“Dari hasil dua kali pertemuan dengan IAP, kami melihat perlunya melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Beben, Jumat (24/10).

Menurutnya, lahan seluas 63 hektare telah disiapkan di Sukamakmur untuk mendukung pembangunan pusat pemerintahan. Lahan tersebut berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak pengembang.

“Yang pasti, lahannya sudah terjamin secara legalitas. Bisa dilakukan tukar guling atau skema lain yang sah,” ujarnya.

Selain perubahan lokasi, dalam forum musyawarah yang difasilitasi DPRD bersama para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), muncul dua usulan dari masyarakat. Pertama, perubahan nama calon daerah otonom dari “Kabupaten Bogor Timur” menjadi Kabupaten Jonggol. Kedua, penetapan Sukamakmur sebagai titik pusat pemerintahan baru.

“Kenapa Jonggol? Karena nama itu punya nilai sejarah dan sudah dikenal luas. Tapi ini baru usulan masyarakat, keputusan akhir tetap di tangan pemerintah pusat,” tambah Beben.

Beben menegaskan, langkah ini bukan semata persoalan politik, melainkan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan wilayah.

“Kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor di wilayah timur sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Ini bentuk keadilan bagi masyarakat yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.

Terkait anggaran, Beben memperkirakan dana awal sekitar Rp 200 miliar diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pelebaran dan peningkatan jalan menuju kawasan pusat pemerintahan baru.

“Kita berharap pembahasan APBD 2026 bisa mengakomodasi tahap awal, seperti pembangunan jalan dan akses menuju area 63 hektare itu,” kata dia.

Mengenai moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku secara nasional, Beben menyebut pihaknya tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat, tetapi persiapan di tingkat daerah terus berjalan.

“Sambil menunggu keputusan presiden, kami terus mempersiapkan segala hal agar ketika moratorium dicabut, Bogor Timur sudah siap menjadi kabupaten baru,” tutupnya. (CR4)