Dampak Penutupan Tambang Meluas, Komisi IV DPRD Jabar Temukan Ekonomi Warga Mati Suri

BOGORTODAY.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak penutupan tambang andesit di Kecamatan Cigudeg,Parungpanjang, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Peninjauan lapangan dilakukan selama dua hari berturut-turut sejak Senin, 2 November 2025, guna melihat secara nyata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah aktivitas tambang dihentikan.

Anggota DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat di tiga kecamatan tersebut. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penutupan tambang berdampak sangat besar terhadap kehidupan ekonomi warga.

“Kami melihat langsung banyak sentra ekonomi masyarakat terpaksa berhenti total. Misalnya di wilayah Cigudeg, Parungpanjang hingga Rumpin, aktivitas warga benar-benar mati. Ratusan warung tutup,” ucap Samsul.

Ia menjelaskan, dari hasil diskusi dengan warga, penutupan tambang menyebabkan berbagai dampak sosial yang cukup memprihatinkan. Selain lumpuhnya ekonomi, muncul persoalan sosial lain seperti meningkatnya angka kriminalitas, ancaman perceraian, serta banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan.

“Kami menemukan fakta bahwa tingkat kriminalitas meningkat, ancaman perceraian tinggi, bahkan ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya kehilangan sumber penghasilan,” jelasnya.

Menurut Samsul, disisi lain masyarakat di tiga kecamatan itu mengaku tidak menolak kebijakan pemerintah, namun mereka berharap solusi yang diberikan lebih konkret. Warga menilai bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan stimulan tidak cukup untuk mengatasi masalah pokok.

“Mereka mengatakan bukan tidak butuh bantuan, tetapi kalau bantuan itu bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki jalan tambang, masalah bisa selesai. Karena seluruh aktivitas ekonomi mereka bergantung pada kegiatan tambang,” katanya.

Diskusi antara Komisi IV DPRD Jabar dan warga terdampak berlangsung di Kantor Kecamatan Parungpanjang. Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan juga membahas opsi untuk mengevaluasi kembali operasional tambang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan dampak lingkungan.

Samsul menambahkan, jika setelah evaluasi ada tambang yang dinyatakan layak beroperasi kembali, pihaknya mendukung usulan Gubernur Jawa Barat untuk membatasi tonase kendaraan tambang dari 30 ton menjadi 8 ton sebagai langkah mitigasi.

“Kami setuju dengan Pak Gubernur, kalaupun tambang dibuka kembali, tonase kendaraan harus dibatasi agar tidak merusak jalan dan lingkungan sekitar,” pungkasnya.