Indonesia Diusulkan Jadi Calon Tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026

BOGORTODAY.COM Indonesia resmi diusulkan sebagai satu-satunya calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.

Usulan tersebut datang dari Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB yang secara bulat menominasikan Indonesia sebagai kandidat tunggal.

Sesuai mekanisme rotasi per kawasan, pada 2026 kepemimpinan Dewan HAM PBB memang menjadi jatah kawasan Asia Pasifik.

Penunjukan Indonesia sebagai calon tunggal mencerminkan kuatnya dukungan negara-negara di kawasan tersebut terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia di forum HAM internasional.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, penetapan ini menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi aktif Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

BACA JUGA :  Waspadai! Ini 7 Tanda Diabetes pada Pria yang Kerap Dianggap Sepele

“Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Yvonne dalam pernyataan video, Rabu (24/12/2025).

Yvonne menuturkan, kepercayaan tersebut juga didasarkan pada rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Adapun penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

BACA JUGA :  Wali Murid di Sukaraja Keluhkan Sistem SPMB Kabupaten Bogor 2026

“Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama,” jelas Yvonne.

Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan mandat tersebut secara profesional, transparan, serta berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua pihak.

Apabila penunjukan tersebut terkonfirmasi, posisi Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.

Bagi Halaman

Editor : Gistin Illiyin

Sumber : CNNIndonesia

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================