CISSReC Soroti Belum Terbentuknya Lembaga Pengawas PDP Terkait Transfer Data RI-AS

BOGORTODAY.COM – Chairman CISSReC Pratama Persadha menyoroti belum terbentuknya Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) di tengah rencana transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS).

Isu ini mencuat setelah penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (ART) pada 19 Februari lalu, yang salah satu poinnya mengatur mekanisme transfer data lintas negara.

Dalam Article 3.2 tentang Data Transfers pada Section 3 Digital Trade and Technology, disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan memindahkan data pribadi ke AS dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum Indonesia.

Pentingnya Lembaga Pengawas PDP

Menurut Pratama, pembentukan Lembaga Pengawas PDP harus segera dipercepat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara tegas menyebutkan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara tujuan memiliki tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi dibandingkan standar Indonesia.

Penilaian kesetaraan tersebut, lanjutnya, secara eksplisit menjadi kewenangan Lembaga Pengawas PDP sebagai otoritas independen.

“Hingga saat ini, lembaga tersebut belum terbentuk dan belum menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan undang-undang,” ujar Pratama.

Ia menjelaskan, mekanisme adequacy decision atau keputusan kecukupan bukan sekadar formalitas administratif. Proses tersebut mencakup evaluasi komprehensif terhadap sistem hukum, mekanisme penegakan, struktur pengawasan, hingga praktik akses data oleh aparat penegak hukum di negara tujuan.

Pratama menilai, pendekatan perlindungan data di AS yang bersifat sektoral dan terfragmentasi membuat penilaian kesetaraan tidak bisa dilakukan secara sederhana.

Tanpa lembaga independen yang memiliki mandat dan legitimasi hukum, pengakuan terhadap kecukupan perlindungan data berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan politik, bukan hasil evaluasi objektif dan teknis.

Risiko Legitimasi dan Checks and Balances

Pratama menyebut pemerintah memang dapat menerbitkan regulasi pelaksana atau keputusan sementara untuk mengisi kekosongan kelembagaan. Namun langkah tersebut berisiko menghadapi tantangan legitimasi hukum, termasuk potensi uji materiil.

UU PDP telah mendesain pemisahan yang tegas antara pembuat kebijakan dan pengawas kepatuhan. Jika penilaian dilakukan oleh cabang eksekutif yang juga menjadi pihak dalam perjanjian internasional, maka prinsip checks and balances dinilai dapat tereduksi.

Dalam tata kelola keamanan siber modern, independensi otoritas pelindungan data menjadi fondasi kepercayaan publik sekaligus kredibilitas internasional.

Dampak Transfer Data ke AS

Dari perspektif keamanan siber dan kedaulatan data, transfer lintas negara memiliki konsekuensi jangka panjang.

Pratama menekankan bahwa data pribadi bukan sekadar informasi administratif, tetapi aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk analisis perilaku, pengembangan kecerdasan buatan, hingga kepentingan ekonomi dan geopolitik.

Ketika data berada di luar yurisdiksi nasional, kontrol negara terhadap akses, pemrosesan, dan permintaan oleh otoritas asing menjadi lebih kompleks.

“Tanpa kerangka pengawasan yang kuat, risiko eksposur dan penyalahgunaan meningkat, sementara mekanisme pemulihan bagi subjek data menjadi lebih sulit ditegakkan,” ujarnya.

Solusi: Percepat Pembentukan Otoritas Independen

Sebagai solusi, Pratama menyarankan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Lembaga Pengawas PDP secara penuh dan independen.

Menurutnya, pembentukan lembaga ini bukan sekadar beban administratif, melainkan infrastruktur keamanan nasional di era ekonomi digital.

Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto dapat memprioritaskan percepatan melalui penerbitan peraturan turunan, penetapan struktur organisasi, alokasi anggaran memadai, serta rekrutmen SDM dengan kompetensi teknis dan hukum yang kuat di bidang data serta keamanan siber.

Percepatan tersebut dinilai akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

1. Meningkatkan legitimasi internasional Indonesia dalam kerja sama digital.
2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
3. Menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak digital warga.

Jika implementasi klausul transfer data tetap berjalan sebelum lembaga terbentuk, Pratama menyarankan adanya mekanisme transisi yang transparan dan partisipatif, termasuk publikasi parameter penilaian kesetaraan, konsultasi dengan pakar independen, serta pengawasan parlemen.

Namun demikian, langkah transisi tersebut tidak dapat menggantikan urgensi pembentukan lembaga permanen sebagaimana telah diamanatkan undang-undang.