Wamendagri Bima Arya Respons Rencana Penghapusan PPPK Paruh Waktu: Harus Dihitung Detail

Prioritaskan Pelayanan Publik

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius Kemendagri adalah stabilitas kinerja birokrasi di daerah. Bima Arya mewanti-wanti agar transformasi status kepegawaian ini tidak menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Yang penting juga adalah agar seluruh rangkaian kebijakan itu tidak mengganggu pelayanan publik. Aspek pelayanan harus tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian regulasi ini,” tegas Bima.

Saat ini, pemerintah memang tengah fokus menuntaskan penataan tenaga honorer sesuai amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Dalam hal ini, Kemendagri berperan memastikan pemerintah daerah siap secara administrasi maupun anggaran untuk mendukung transformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur negara tersebut.