SPMB dalam Perspektif Tata Kelola dan Esensi Pendidikan

Namun demikian, esensi persoalan ini sesungguhnya bukan terletak pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pendidikan dikelola secara profesional, proporsional, dan berkelanjutan. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem pendidikan, mulai dari mutu pembelajaran, kapasitas satuan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kondisi demografis, hingga keberlangsungan layanan pendidikan itu sendiri.

Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan jangka pendek atau sekadar mengejar angka daya tampung. Setiap kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pendidikan yang baik ( good governance in education ), karena tujuan akhir pendidikan bukan sekadar menyediakan kursi bagi peserta didik, melainkan menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap anak bangsa.

Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya penyelenggara pendidikan tertentu, melainkan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Kebijakan yang kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem pendidikan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan nasional.

Penutup SPMB bukan sekadar soal menerima murid sebanyak-banyaknya. SPMB harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menambah daya tampung dengan memadatkan kelas bukanlah solusi pendidikan yang tepat. Sebaliknya, kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan mutu pembelajaran, mengabaikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang optimal, serta merusak keseimbangan ekosistem pendidikan yang selama ini dibangun bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa banyak siswa yang dapat dimasukkan ke dalam satu kelas, melainkan oleh seberapa baik negara menjamin setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, manusiawi, aman, nyaman, dan berkeadilan.

Wallahu a’lam bishawab

Penulis Tinggal di Kota Bogor, Doktor Manajemen Pendidikan, Sekretaris Jenderal BMPS Nasional periode 2015-2030.