Atasi Perlintasan Sebidang, Pemkot Bogor Siapkan Flyover M.A. Salmun dan Underpass Kebon Pedes

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat terkait penataan perlintasan sebidang kereta api demi menjamin keselamatan warga. Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026), bahwa kawasan Jalan M.A. Salmun dipastikan akan diintervensi oleh pemerintah pusat untuk pembangunan flyover (jalan layang) pada tahun 2027.

​Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan bahwa opsi penanganan lintasan sebidang di Kota Bogor disesuaikan dengan instruksi Presiden, yakni melalui pemasangan palang pintu, pembangunan flyover, maupun underpass (terowongan).

​​Rencana pembangunan di Jalan M.A. Salmun menjadi angin segar bagi warga setempat. Sebelumnya, sempat ada wacana penutupan total di kawasan tersebut yang memicu penolakan masyarakat karena jalurnya yang sangat vital.

​”Dampak dari kunjungan DPR RI ini luar biasa. Setelah melihat kondisi lapangan, diputuskan jalan tidak ditutup total, melainkan dibangunkan flyover khusus untuk orang dan sepeda motor, sementara mobil tidak bisa lewat,” ujar Jenal di Stasiun Bogor.

​Mengenai besaran anggaran untuk flyover M.A. Salmun, Pemkot Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Proyek ini akan dikerjakan melalui kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

​​Selain M.A. Salmun, Pemkot Bogor juga memprioritaskan pembangunan underpass Kebon Pedes. Proyek ini telah mengantongi dokumen Detail Engineering Design (DED) dari Dinas PUPR dengan estimasi total kebutuhan anggaran mencapai Rp350 miliar, mencakup pembebasan lahan dan konstruksi.

Jenal menjelaskan, ​mengingat keterbatasan APBD, Pemkot Bogor mendorong adanya sharing anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta mencari alternatif pembiayaan lain.

​”Kami sedang menjajaki opsi pinjaman daerah, baik melalui PT SMI maupun Bank BJB. Jika hanya mengandalkan APBD yang terbatas setiap tahunnya, visi-misi percepatan pembangunan ini tidak akan selesai dalam 5 tahun. Lebih baik kita ambil opsi pinjaman dulu, bangun infrastrukturnya, lalu tinggal dicicil,” jelas Wakil Wali Kota Bogor.

Jenal mengatakan, Ditjen Perkeretaapian melaporkan adanya program perekrutan petugas penjaga palang pintu perlintasan sebidang. Pemkot Bogor menyambut baik hal ini dan meminta agar perekrutan memprioritaskan warga lokal.

​”Kami meminta informasi detailnya agar warga Bogor, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 5 dan masih menganggur, bisa diberdayakan menjadi petugas penjaga palang pintu rel,” ujarnya.

​Pemkot Bogor juga memanfaatkan momentum ini untuk melaporkan penanganan dampak longsor di sekitar flyover Batutulis. Saat ini, pemkot harus membeli lahan baru karena jalan lama sudah tidak dapat digunakan, ditambah dukungan anggaran infrastruktur dari provinsi sebesar Rp22 miliar.

​Pemkot Bogor meminta pengawalan dari Komisi V DPR RI agar Kemenhub dan PT KAI segera menuntaskan perbaikan, penguatan turap, dan optimalisasi underpass di Batutulis yang dinilai sudah kurang representatif.

“Kami harap jalan trase baru selesai, dan perbaikan underpass oleh PT KAI juga rampung. Intinya negara harus hadir bersama-sama, berkolaborasi antarlini demi kepentingan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Jenal.