Kelola APBDes Rp1,6 Triliun, Kabupaten Bogor Jadi Fokus Evaluasi BPKP

“Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa itu harus akuntabel, harus transparan begitu amanatnya,” tuturnya.

Selain aspek transparansi, Ajat menekankan pentingnya efektivitas anggaran agar setiap rupiah yang digelontorkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta pengelolaan keuangan di setiap desa maupun kelurahan memiliki hasil (output) dan dampak (outcome) yang terukur secara jelas.

BACA JUGA :  Jalur Mandiri PTN 2026 Masih Dibuka, Ini Daftar Kampus dan Jadwal Pendaftarannya

“Jadi tadi saya sampaikan harus linear, tata kelola keuangan desa itu yang baik, tentunya harus menghasilkan output dan outcome yang baik juga,” pungkas Ajat.

Halaman:
« 1 2 » Semua

Editor : Bas

Wartawan : Rifki Ramadhan

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================