
“Karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Hampir 7.000 angkot dari wilayah kabupaten yang menusuk masuk ke jantung Kota Bogor. Saat ini kami sedang bebenah di internal. Jika Pak Gubernur dan Kadishub Jabar tidak merespons ini dengan positif, tentu permasalahan kemacetan di Kota Bogor akan terus berlanjut,” cetusnya.
Sebagai solusi jangka panjang mengatasi beban kendaraan tersebut, Pemkot Bogor mengusulkan pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) regional yang mengoneksikan Kota Bogor dengan wilayah penyangga. Sistem transportasi massal ini diproyeksikan menggantikan peran angkot konvensional di sejumlah koridor utama.
“Saya sangat berharap Gubernur Jawa Barat bisa membantu memperbaiki sistem transportasi di wilayah Bogor ini, terutama lewat konsep BRT yang sedang kami siapkan. Kami ingin layanan BRT tidak hanya terpusat di wilayah Bandung Raya saja, tetapi juga diimplementasikan di Kota Bogor,” ungkap Dedie.
Ia mencontohkan, rute BRT regional tersebut nantinya bisa melayani mobilitas masyarakat secara lebih tertata, seperti koridor Cisarua–Kota Bogor–Depok, maupun jalur Leuwiliang–Bogor–Parung.
“Intinya, penataan ini tidak bisa bertumpu pada Kota Bogor saja, partisipasi Jawa Barat sangat kami butuhkan. Untuk penertiban di lapangan, ke depan bisa saja ada operasi gabungan. Namun, selama masih bisa ditanggulangi mandiri oleh Dishub, kami akan jalankan dulu agar tidak selalu merepotkan jajaran samping,” tutup Dedie.
Wartawan : Aditya Nugraha
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















