BOGOR TODAYÂ – Akibat tidak memiliki TemÂpat Pembuangan Akhir (TPA) untuk sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor membiarkan pembuangan sampah di belakang kantor Dinas Bina Marga dan Perairan (DBMP) Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas Kebersihan dan PertamanÂan, Subaweh justru cuek dan tidak menangÂgapi serius permasalahan sampah yang ada di komplek Pemkab Bogor itu. “Biarin aja menumpuk,” singkatnya saat ditemui Bogor Today.
Padahal, berdasarkan pantauan Bogor ToÂday sampah di belakang kantor DBMP masih menumpuk dan sisa pembakaran masih berÂserakan.
Sementara itu, menurut Kepala UPT KeÂbersihan Kecamatan Cibinong, Usep SupriatÂna mengatakan semenjak TPA Pondok Rajeg ditutup Kabupaten Bogor merasa kesulitan untuk membuang sampah.
“Saat ini TPA Galuga juga sudah over load, sehingga kemungkinan satu sampai dua taÂhun kedepan TPA Galuga juga ditutup,” kata Usep Supriatna.
Ia juga mengatakan, Kabupaten Bogor bisa saja membuang sampah ke TPA Bantar Gebang, tapi menurutnya itu sangat tidak efektif dan harganya cukup mahal.
“Kalau mau buang sampah ke Bantar GeÂbang kita dikenakan biaya Rp600 ribu per truk untuk satu kali angkut,” ujar Usep SuÂpriatna.
Hingga kini, pihaknya masih menunggu realisasi TPA Nambo yang rencananya akan digunakan oleh tiga Kabupaten/Kota. “Sambil menunggu TPA Nambo, kami hingga kini maÂsih memanfaatkan TPA Galuga,” pungkas Usep.
Sikap Subaweh direspon ketus DPRD KaÂbupaten Bogor. Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Eghi Gunadhi mengungÂkapkan jika sampah merupakan sumber penyakit. Terlebih, sampah itu ada di pusat pemerintahan dan dipinggir jalan yang kerÂap mengganggu penciuman warga. Dia juga meminta Bupati Bogor, Nurhayanti, menÂgevaluasi kinerja Subaweh selaku Kepala DKP Kabupaten Bogor.
“Ya harus ditindaklanjuti dong. Tidak cuek saja begitu. Selain tidak sedap dipanÂdang, itu juga merupakan sumber penyakit. Apalagi itu ada dibelakang kantor DKP sendÂiri dan ada dipusat pemerintahan,†tegasnya
(Rishad Noviansyah)