Kontroversi Vasektomi Jadi Syarat Bansos di Jawa Barat: Kebijakan Represif atau Upaya Tanggung Jawab?

BOGORTODAY.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan wacana kontroversialnya.

Setelah sebelumnya mengirim anak-anak “nakal” ke barak militer, kini ia mengusulkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Gagasan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan karena dianggap melanggar hak reproduksi, diskriminatif, dan berpotensi melanggar HAM.

Vasektomi dan Argumen Pemerintah

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan cara memutus saluran sperma. Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan mendorong tanggung jawab pria dalam perencanaan keluarga, agar beban kontrasepsi tidak terus-menerus dibebankan kepada perempuan.

“Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan, gitu loh,” ujarnya pada 29 April 2025.

Dedi mengaku banyak menerima permintaan bantuan biaya persalinan dari warga miskin, bahkan untuk anak keempat atau kelima. Menurutnya, punya anak tanpa kesiapan ekonomi merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban.

Kritik: Campur Tangan Negara pada Tubuh Warga

Namun, pakar dan lembaga hak asasi menilai kebijakan ini menabrak banyak garis etika dan hukum. Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanto mengatakan, mendorong peran pria dalam KB adalah langkah penting, tapi mengaitkannya dengan bansos menjadikannya alat represi.

“Bansos adalah hak dasar warga miskin, bukan alat untuk mengontrol tubuh mereka,” tegasnya.

Data BKKBN 2022 menunjukkan keterlibatan pria dalam KB masih minim: hanya 0,25% mengikuti vasektomi. Artinya, mendorong peran pria dalam KB harus dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan paksaan.

Tantangan: Data dan Distribusi Bansos Masih Bermasalah

Kritik juga datang dari segi teknis. Jika vasektomi dijadikan syarat bansos, bagaimana pemerintah menjamin akurasi dan keadilan dalam pendataan? Nyatanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih bermasalah. Pada 2023, lebih dari 1,1 juta warga Jakarta yang tidak layak tercatat sebagai penerima bansos.

“Alih-alih membuat syarat baru, perbaiki dulu datanya,” ujar Andreas.

Perspektif HAM dan Gender

Komnas Perempuan menyatakan, meskipun tujuannya untuk menyeimbangkan beban kontrasepsi, wacana ini justru menciptakan diskriminasi baru.