
BOGORTODAY.COM – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, menilai aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah merupakan bentuk kemarahan publik akibat tiga akar permasalahan mendasar. Kondisi ini, menurutnya, telah memicu krisis legitimasi terhadap lembaga negara.
Ia menjelaskan, persoalan pertama yang memicu kekecewaan publik adalah sikap pemerintah dan DPR RI yang kerap menunda kebijakan pro-rakyat, namun justru mempercepat pengesahan kebijakan yang dianggap menguntungkan aparat negara.
“Akar masalah itu selalu diakibatkan dua hal. Kebijakan pro-rakyat semakin menumpuk, sementara kebijakan DPR seperti UU Aset tidak direspons, sedangkan UU TNI dan Polri disahkan diam-diam,” ujar Yusfitriadi, Selasa (2/9/2025).
Kedua, lanjut Yusfitriadi, publik juga dibuat kecewa dengan kebijakan tunjangan rumah bagi pejabat, ditambah vonis ringan terhadap kasus korupsi besar. Hal ini, menurutnya, menambah akumulasi kemarahan masyarakat.
“Ketika amarah dipendam, masyarakat bisa meledak seperti yang terjadi kemarin,” katanya.
Editor : Bas
Wartawan : Rifki Ramadhan
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















