Keputusan Revitalisasi Gedung Kemuning Gading 2026 Bergantung pada Hasil Uji Komite Keselamatan

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan revitalisasi Gedung Kemuning Gading pada tahun 2026. Namun, berdasarkan hasil kajian struktur, ditemukan sejumlah titik yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait aspek keselamatan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan peninjauan langsung ke Gedung Kemuning Gading, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Firdaus, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, serta Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bogor, Cecep Zakaria.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa kurangnya pemeliharaan menyebabkan kebocoran pada atap gedung yang berdampak pada bagian lain, termasuk area di bawahnya yang digunakan sebagai Kantor Pelayanan Dinas PMPTSP Kota Bogor.

“Peninjauan ini untuk memastikan kondisi konstruksi berdasarkan hasil penilaian dan pendalaman kajian, khususnya dalam mendukung rencana revitalisasi yang menyangkut aspek keselamatan. Pemkot Bogor tidak ingin gegabah, sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah bangunan masih aman direvitalisasi pada 2026,” ujar Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Kamis (26/3/2026).

Usai peninjauan, Dedie Rachim berencana menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyampaikan permohonan penilaian konstruksi oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Hal ini dilakukan guna memastikan kelayakan bangunan sebelum proses revitalisasi dilaksanakan.

Ia menambahkan, apabila hasil penilaian menunjukkan sebagian struktur, seperti lantai tiga, tidak lagi layak digunakan, namun lantai satu dan dua masih memungkinkan, maka proses revitalisasi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian pada Detail Engineering Design (DED).

Namun demikian, Dedie Rachim menegaskan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

“Jika hasil penilaian menyatakan tidak memungkinkan, maka anggaran akan dialihkan untuk kebutuhan lain atau ditunda guna penguatan konstruksi sebelum dilanjutkan dengan revitalisasi,” tegasnya.