Cium ‘Pemufakatan Jahat’ Dewan Perketat RAPBD 2020

CIBINONG TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor akan memperketat pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut, langkah itu dilakukan bahkan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajukan Rancangan APBD 2020 kepada DPRD.

Ia mengaku hal itu untuk meminimalisir adanya ‘pemufakatan jahat’ yang mungkin saja dilakukan oleh oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pemkab Bogor dalam pengajuan RAPBD dan memasukannya sebagai program kerja.

BACA JUGA :  Kejagung Geledah Kantor BGN, Pemerintah Minta Publik Hormati Proses Hukum

“Kita ingin benar-benar semua yang dimasukan dalam RAPBD itu sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, bukan inginnya SKPD. Saya akan perketat pengawasan untuk pemufakatan jahat seperti itu,” tegas Rudy kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

BACA JUGA :  Kanker Payudara pada Pria: Jarang, tapi Nyata dan Sama Berbahayanya

Pengetatan pengawasan ini juga akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bogor dengan rencana kerjasama bersama rekanan konsultan. Tujuannya, untuk mengaudit setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang rakyat atau APBD.

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================