BOGOR TODAY – Kota Bogor kembali perpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama satu bulan ke depan, mulai 4 Agustus hingga 3 September 2020. Hal itu menyusul aturan Proporsional di Kota Bogor yang diperpanjang dalam fase Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (Pra-AKB).

Dengan demikian, warga Kota Bogor bakal dikenakan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan kesehatan terhadap protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

“Denda untuk mereka yang tidak melaksanakan protokol covid yang merupakan turunan dari Pergub. Ada beberapa pasal di situ, misalnya pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan teguran lisan sampai dengan pencabutan izin permanen. Kedua, pengenaan denda dari nilai Rp100.000 sampai Rp500.000 ribu bagi yang tidak memakai masker,” ungkap Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Rabu (5/8/2020).

Menurutnya, pemakaian masker sangat penting pada fase Pra-AKB karena dapat menekan risiko penularan atau penyebaran Covid-19, khususnya di ruang-ruang publik yang sudah mulai dibuka secara bertahap.

“Sanksi tersebut diturunkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) agar Satpol PP bisa mengimplementasikan secara dinamis dan lugas. Tujuannya, supaya masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan masyarakat sangat menentukan pencegahan penularan Covid-19,” jelas Dedie.

Sementara itu, Kota Bogor sempat diramaikan karena salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 ternyata menjadi klaster penyebaran virus. Mereka yang terdampak antara lain satpam, petugas parkir, hingga frontliner.

Kendati demikian, Dedie memastikan kasus itu sudah tertangani dengan dilakukan test swab dan hasilnya negatif. Menurutnya, potensi penularan diduga dari luar area RS seperti warung atau fasilitas publik disekitar RS.

Karena statusnya yang menjadi RS rujukan, RS Azra dipastikan Dedie akan tetap beroperasi. Apalagi, angka penyebaran Covid-19 di Kota Bogor masih disebut mengkhawatirkan. Pemaksimalan RS yang ada perlu dilakukan, namun dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Protokol tersebut harus dijalankan di semua RS Rujukan. Di Kota Bogor terdapat delapan RS rujukan Covid-19, yakni, RSUD Kota Bogor, RS PMI, RS BMC, RS Hermina, Siloam Hospital Bogor, Bogor Senior Hospital, RS Melania, serta RS Azra.

Namun, kejadian terpaparnya sejumlah pegawai di RS Azra membuat Pemkot Bogor meminta Pemprov Jawa Barat mengevaluasi delapan RS rujukan Covid-19 tersebut. Dedie pun menjelaskan hasil evaluasi tersebut.

“Hasil visitasi Tim Dinkes Propinsi Jawa Barat ke dua RS di Bogor hari ini (Selasa) menyampaikan rekomendasi antara lain bahwa dari 8 RS yang menjadi rujukan Covid-19 hanya RS yang memiliki ruang isolasi bertekanan negatif, memiliki alat bantu pernafasan, sarana prasarana yang memadai dan tenaga kesehatan, dokter, perawat yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat merawat pasien Covid-19 kategori berat,” ujarnya.

“Dengan demikian hanya dua Rumah Sakit yang memenuhi syarat, yakni RSUD dan Bogor Senior Hospital. Untuk enam RS lain hanya diperkenankan merawat pasien katagori ringan dan sedang,” pungkasnya. (Bambang Supriyadi)