CIBINONG, TODAY– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten BoÂgor meminta ketegasan Bupati Bogor, Nurhayanti untuk tegas menyikapi kosongnya jabatan wakil bupati. Pasalnya, kinerja Pemkab Bogor dianggap menuÂrun dalam dua tahun terakhir, akibat kosongnya kursi F 2.
“Masalah yang terjadi di KaÂbupaten Bogor akan sulit ditanÂgani jika dipimpin satu orang saja. Makanya kita meminta Bupati Nurhayanti tegas soal wabup,†kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD KabuÂpaten Bogor, Ade Senjaya, Selasa (26/7/2016).
Menurutnya, DPRD telah siap 100 persen melaksanakan pemilihan wabup. Mulai dari perangkat hukum dan lainnya, kata dia, sudah tersedia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat, bahÂkan telah melayangkan surat kepada Bupati dan pimpinan DPRD, yang isinya masalah keÂkosongan wabup segera diakhiri.
“Mungkin kalau ada dua orang yang memimpin, SiLPA tidak akan lebih dari Rp 1 triliun, karena antara bupati dan wakil bupati bisa berbagi tugas. Di satu sisi, kami kasihan kepada Bu YanÂti, karena diharuskan menyelesaiÂkan persoalan seorang diri, dari mulai kasus aksi unjuk rasa warga Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri hingga aksi warga KecamaÂtan Rumpin, yang menuntut perÂbaikan jalan,†ungkapnya.
Bagi Fraksi Demokrat, kata dia, tak masalah siapa pun orang yang akan mendampingi Bupati Nurhayanti hingga Desember 2018 mendatang. “Itu masalah lain, yang penting ada kejelasan dan ketegasan sikap dari bupati yang intinya meminta DPRD untuk melaksanakan proses peÂmilihan. Siapa yang akan dipilih urusan nanti. Yang jelas, jangan sampai persiapan untuk hajatan telah lengkap, pestanya tak kunÂjung jadi,†tegasnya