CIBINONG TODAY – Pemerintah Kabupaten Bogor perioritaskan sembilan program dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 yang digelar di gedung tegar beriman, dengan mengusung tema ‘Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan Pancakarsa’, Senin (16/3/2020).

“Ada sembilan program, karena di Kabupaten Bogor daerah yang rawan bencana tentunya persiapan-persiapan dalam menghadapi bencana. Yang paling penting tetap dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” papar Bupati Bogor, Ade Yasin di gedung tegar beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor kepada wartawan.

Disamping itu, lingkungan hidup dan sumber daya manusia (SDM) serta permasalahan lainnya pun menjadi perhatian dirinya. Bahkan seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, konektivitas infrastruktur, ketenteraman dan ketertiban umum, pertumbuhan ekonomi daerah, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, pariwisata dan kebudayaan daerah menjadi prioritas utama Pemkab Bogor.

“Pertama apa yang kita gulirkan kepada masyarakat apakah implementasinya betul terasa oleh masyarakat, itu sebagai bahan evaluasi kita. Jadi target kita kedepan adalah bagaimana program itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan terlihat tidak hanya program fisik tetapi program pembinaan dan peningkatan SDM,” jelasnya.

Dikatakan Ade, tujuan dilaksanakan Musrenbang tersebut terdapat empat poin, salah satunya mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Dalam hal karsa Bogor Cerdas, pihaknya mengklaim akan menuntaskan rehabilitasi kerusakan 1.031 ruang kelas Sekolah Dasar (SD), dan 242 ruang kelas SMP. Sementara  untuk sekolah swasta dan madrasah, akan dialokasikan bantuan hibah untuk 150 ruang kelas.

“Dan ada juga penambahan empat jam pendidikan agama serta peningkatan pendidikan melalui bantuan sekolah dan guru madrasah, lalu untuk kesehatan akan memberikan kartu sehat sebagai jaminan layanan kesehatan kepada 624.824 warga Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Dengan banyaknya rencana tersebut, pihaknya mengaku jumlah Aparatur Aparatur (ASN) Pemkab Bogor tidak sebanding dengan area kerja yang harus dikelola. Sehingga ia meminta untum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai alat kontrol mandiri daerah untuk terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana.

“Jadi tidak boleh ada dinas yang keluar dari rel dari itu. Saya juga berharap agar seluruh masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap Kabupaten Bogor dan mendukung program Kabupaten Bogor asri tanpa plastik, sport and tourism, dan tentunya Kabupaten Bogor Pancakarsa,” pintanya. (Bambang Supriyadi)