Opini-1-ABD.-ROHIM-GHAZALISEJUMLAH harapan mengemuka menyambut Muktamar Ke-4 Muhammadiyah, 3-7 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan. Publik memberikan sambutan yang cukup antusias.

Oleh: ABD ROHIM GHAZALI
Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina; Wakil Ketua Fokal IMM

Selama kurang lebih sebulan sebelum muk­tamar, setiap hari ada berita atau isu yang muncul terkait Muk­tamar Muhammadiyah. Berbagai pemikiran dan gagasan (baik yang benar-benar baru maupun lama, tapi diperbarui) untuk memaju­kan Muhammadiyah bermuncu­lan dari kalangan akademisi dan cendekiawan, baik dari mereka yang merasa dirinya punya at­tachment dengan Muhammadi­yah ataupun tidak.

Bagi sebagian kalangan, Mu­hammadiyah merupakan magnet yang dipersepsi bisa mempersat­ukan berbagai ide dan gagasan di tengah pola hidup kompetitif aki­bat perputaran roda zaman yang kian cepat dan mengakibatkan banyak orang terpelanting atau hanyut dalam arus yang tidak selamanya konstruktif baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sosialnya. Ketika berbicara ten­tang suksesi kepemimpinan, sia­pa yang akan menggantikan Prof Din Syamsuddin?

Banyak sekali kader berkuali­tas yang sudah menyatakan kes­ediaan untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah. Sebagian besar cukup mumpuni di bidangnya dengan menyandang gelar PdD atau doktor, dan bahkan Guru Be­sar. Selain itu, banyak pula kader-kader muda yang belum bersedia menjadi pimpinan, tapi dipre­diksi akan menjadi pemimpin-pemimpin Muhammadiyah pada masa yang akan datang. Mereka ini para doktor lulusan luar neg­eri dengan prestasi akademik yang membanggakan atau para mantan ketua organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yang su­dah melewati proses kaderisasi pada tingkat paripurna. Tapi, di balik harapan-harapan itu, ada juga kekhawatirankekhawatiran yang muncul setelah melihat dan mencermati kenyataan objektif yang berkembang di luar Muham­madiyah.

Tiga pekerjaan (amal usaha) utama Muhammadiyah yakni dalam bidang pendidikan, ke­sehatan, dan pelayanan sosial, meskipun secara kuantitatif be­lum bisa ditandingi organisasi mana pun, secara kualitatif relatif tertinggal dari yang “sekadar” di­miliki yayasan atau bahkan per­orangan.

Mengenai banyaknya gagasan yang muncul, ada juga kekhawati­ran akan menjadi gagasan semata karena belum tersedianya infra­struktur organisasi yang kom­patibel dengan gagasan-gagasan tersebut misalnya gagasan ten­tang “Islam Berkemajuan” atau “Indonesia Berkemajuan” yang diusung menjadi tema Mukta­mar Muhammadiyah. Masih ada sejumlah prasyarat berkemajuan yang belum dimiliki Muhammadi­yah misalnya dalam bidang pen­guasaan media massa baik cetak, elektronik, maupun daring. Soal siapa pengganti Din Syamsuddin yang dalam aturan main (Pasal 13 ayat [1-2] Anggaran Dasar Muham­madiyah) tidak bisa lagi menjadi ketua umum karena sudah dua periode berturut-turut ini juga masih dalam tanda tanya besar.

Memang banyak yang ingin menggantikannya, tapi yang memiliki leverage yang setara di tingkat nasional atau interna­sional harus diakui belum ada. Apalagi kalau ingin mencari yang lebih. Untuk mengatasi kekha­watiran-kekhawatiran ini, diper­lukan langkah-langkah strategis dan progresif. Dalam bidang pen­didikan, Muhammadiyah perlu melakukan terobosan-terobosan dengan mendirikan lembaga pendidikan percontohan dengan standar mutu yang tinggi untuk setiap jenjang.

Misalnya di tiap-tiap provinsi untuk jenjang perguruan tinggi/ universitas; di tiap kabupaten untuk jenjang sekolah menengah pertama dan atas; dan di tiap kecamatan untuk sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah. Begitu pun dalam amal usaha bidang kese­hatan, Muhammadiyah perlu me­miliki rumah sakit percontohan dengan standar pelayanan yang excellence. Atau, bisa juga den­gan mendirikan rumah sakit yang benar-benar gratis untuk ma­syarakat miskin tanpa harus me­miliki asuransi kesehatan terlebih dahulu dengan birokrasi yang berbelit-belit. Dalam pelayanan sosial, Muhammadiyah sudah waktunya meninggalkan manaje­men panti asuhan yang dikelola ala kadarnya.

Panti bukan sekadar tempat menampung mereka yang kurang beruntung, melainkan untuk menolong dan memberdayakan melalui program-program yang sesuai kapasitas, namun memiliki nilai manfaat yang produktif seka­ligus kompetitif pada saat sudah keluar dari panti. Untuk penanga­nan (korban) bencana alam dan pengelolaan filantropi, peran-peran Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Se­dekah Muhammadiyah (LazisMU) perlu ditingkatkan dan diperluas, setidaknya bisa melebihi kapasi­tas lembaga-lembaga yang sama yang “hanya” ditangani lembaga swadaya masyarakat( LSM) atau ormas lain yang jika dibanding­kan dengan Muhammadiyah jauh lebih kecil.

Agak sulit diterima akal se­hat, Muhammadiyah yang begitu besar, dengan memiliki pedo­man hidup islami dan sejumlah perangkat aturan keislaman yang lain, dalam mengelola zakat yang menjadi salah satu dari lima ru­kun Islam yang wajib dijalankan, masih jauh tertinggal dibanding­kan dengan amil zakat yang di­miliki LSM. Karena itu, langkah-langkah strategis dan progresif ini merupakan keniscayaan jika benarbenar ingin menjadikan Mu­hammadiyah mampu menampil­kan “Islam Berkemajuan” dan atau “Indonesia Berkemajuan”.

Caranya antara lain dengan menampilkan kepemimpinan yang kondusif, yang berpikiran maju (progresif) dan terbuka (inklusif), memiliki kapasitas (mumpuni), dan berpengaruh baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika pemimpin yang terpilih tidak memadai, usu­lan-usulan ini kemungkinan besar akan menjadi sebatas gagasan yang tidak bisa direalisasikan. (*)