Opini-2-Sukardi-RinakitOleh: SUKARDI RINAKIT
Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Pemahaman seperti itu menuntun seluruh bapak bangsa—meski­pun secara lahiriah berkeadaan compang-camping, kemilau pancaran roh itu hadir dalam setiap kerja poli­tik mereka. Mereka sadar betul, berpolitik adalah untuk menca­pai ideal, yaitu berdiri khidmat di bawah tiang bendera untuk men­egakkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sos­ial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ideal seperti itu kini meredup. Para elite yang sekarang ini mera­sa terpanggil untuk memimpin kebanyakan hanya tampil keren, tetapi miskin roh. Hal itu bisa dilihat dari praktik politik yang berlaku. Korupsi, politik uang, konflik dalam pemilihan kepala daerah, perusakan tempat iba­dah, dan kekerasan atas nama agama, untuk menyebut bebera­pa contoh, menjadi warna domi­nan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak berjangka pan­jang. Semua serba responsif. Mis­alnya, tidak ada ketegasan dalam menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jelas-jelas uang subsidi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujud­kan mimpi besar bangsa, seperti pembangunan infrastruktur, pen­didikan, dan kesehatan masyara­kat. Pemerintah lebih suka tarik ulur dan memberikan kompensa­si ”balsem” ekonomi, yaitu ban­tuan langsung tunai untuk warga miskin. Dengan demikian, tidak tampak sama sekali visi masa depan bangsa yang secara sa­dar dipersiapkan demi tegaknya kewibawaan Republik Indonesia di depan bangsa-bangsa lain di dunia.

Baca Juga :  HIKMAH TRAGEDI KANJURUHAN MALANG

Hal yang sama juga bisa dili­hat dari lambannya pemerintah mengambil keputusan menge­nai perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Apabila produksi gas menurun, sedangkan blok itu menyuplai lebih dari 30 persen kebutuhan gas nasional dan memberikan andil 5 persen pada APBN, terlalu riskan untuk men­gulur-ulur waktu. Hal itu berkai­tan dengan realitas ekonomi dan politik yang hampir selalu berger­ak tidak linier. Krisis ekonomi dan keresahan politik acap kali datang tidak terduga. Ini dibuk­tikan dengan terjangan krisis fi­nansial 1997, Reformasi 1998, dan krisis ekonomi 2008. Geraknya cepat dan ledakannya tiba-tiba. Dengan demikian, mengulur-ulur waktu dalam pengambilan kepu­tusan, seperti dalam kasus Blok Mahakam dan penghapusan sub­sidi BBM, dalam jangka panjang sejatinya hanya akan menyeng­sarakan rakyat.

Ketidaktegasan kepemimpi­nan nasional dalam memutuskan persoalan-persoalan strategis berdimensi jangka panjang terse­but menandakan, secara keselu­ruhan pemerintahan sebenarnya sedang menderita tirani urgensi. Seluruh keputusan bersifat da­dakan dengan pertimbangan jangka pendek dan tanpa tindak lanjut prospektif. Pemberian bantuan langsung tunai, serta im­por daging sapi, bawang merah, dan komoditas lain merupakan kepingan-kepingan tirani urgensi tersebut. Sejauh ini, peta per­soalan masa depan tidak dipraki­rakan, apalagi dipersiapkan den­gan saksama, meminjam istilah Daoed Joesoef, sebagai sebuah kebudayaan strategi. Akibatnya, Indonesia selama ini seperti negara limbung (state manque). Tidak tahu benar arah yang akan dituju.

Baca Juga :  HIKMAH TRAGEDI KANJURUHAN MALANG

Secara hipotesis, praktik poli­tik tirani urgensi tersebut mene­bar karena para politisi tidak me­manggul dengan khidmat ”tanah air mental” yang menjadi roh negara bangsa. Apabila Republik Indonesia adalah ”tanah air for­mal” dan ”riil”, Pancasila adalah tanah air mentalnya. Ia adalah roh, pedoman, dan ideal yang ha­rus ditegakkan. Tanpa pemaha­man itu, siapa pun yang berkuasa di republik ini pasti terperosok pada tirani urgensi.

Sedikit Kata-kata

Beberapa keputusan strate­gis, seperti penghapusan subsidi BBM, perluasan lahan pertanian dan irigasi, serta penyelesaian in­toleransi dan kekerasan berbau agama, harus segera dilakukan. Apabila langkah tersebut tidak diambil, praktik politik tirani ur­gensi dipastikan akan semakin akut. Ini berkaitan dengan so­sok anggota dewan mendatang yang didominasi wajah lama. Kemungkinan besar, mereka hanya berhasrat menikmati ke­bun mawar kekuasaan daripada bekerja tulus untuk rakyat. Aki­batnya, pintu rehabilitasi masa depan juga sulit untuk dibuka. Padahal, rehabilitasi masa de­pan hanya akan terjadi apabila perilaku politik penguasa ber­pedoman pada nilai-nilai ”tanah air mental” (Pancasila). Seperti seruan almarhum Franky Sahi­latua, para elite itu harus tegak di bawah tiang bendera dan ber­sepakat: ”Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, pada darah yang sama jangan bertengkar, pada tulang yang sama usah berpisah, Indonesia, Indonesia.” (*)