Lelang Proyek Dibawah Tekanan Preman

TIDAK kondusifnya kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor dalam mengelola lelang pengadaan barang dan jasa tak kunjung disikapi Pemkot Bogor.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Padahal, jika merujuk dari Peraturan Pres­iden Tentang Peru­bahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten­tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan, ULP berfungsi melaksanakan Pen­gadaan Barang/Jasa yang ber­sifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan, kantor ULP harus mempunyai keamanan khu­sus, agar tidak terjadi intimida­si. Ia juga menambahkan, ULP Kota Bogor harus mengajukan surat untuk TNI, Polisi dan Satpol PP Kota Bogor, untuk pengamanan kantor tersebut.

Jenal mengaku, prihatin kepada kantor ULP sekarang, lantaran tidak kondusifnya tempat tersebut tiap peman­ggilan kontraktor dalam veri­fikasi proyek. Ini harus men­jadi perhatian khusus, karena ULP itu harus independen dan mempunyai intergritas yang tinggi. “Penjagaan di kantor ULP harus permanen jangan situasional. Karena kita tidak tahu kapan para preman-pre­man ini akan datang,” tegasn­ya.

Pria yang doyan motor be­sar ini, membeberkan, penga­manan dilakukan untuk ang­gota ULP yang sedang bekerja, agar para pekerja yang ada di kantor ULP, tenang dalam menjalankan tugas, dan men­hindari initimidasi dari pihak luar. Lanjutnya, juga untuk mengghindari adanya inter­vensi dari pihak luar.

Sementara itu, Ketua Pemerhati Jasa Konstruksi dan Pembangunan (FPJKP), M.Thoriq Nasution, menjelas­kan, terkait sering ricuhnya kantor ULP Kota Bogor, oleh preman yang kerap datang untuk mendampingi para pen­gusaha. Ia menegaskan, kan­tor ULP harus berkordinasi dengan TNI atau Polisi untuk menjaga kantor ULP yang kini sudah rawan.

Thoriq juga mengatakan, aparat harus turun tangan un­tuk mengamankan kantor ULP dan Pemkot Bogor. (*)