Ombudsman-Bidang-Pencegahan,-Kartini-IstikomahBOBROKNYA sistem dan pelaksanaan lelang pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor disorot tajam oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ombudsman memberi nilai merah untuk Pemkot Bogor dalam menggelar lelang.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Komisioner Om­budsman Republik Indonesia, Kartini Istikomah, menje­laskan, pihaknya akan mendalami laporan dari masyarakat terkait aduan tidak kondusifnya kantor ULP Kota Bogor. Dirinya juga mengata­kan, kantor ULP harus menja­ga kondusifitas kantor ULP, ini tanggung jawab dari ULP Kota Bogor.

“Jika melanggar prosedur akan kami tindak, khususnya pihak keamanan yang menja­ga kantor tersebut. Dan untuk kepala daerah yang jelas akan kami rekomendasikan pe­manggilan ke Kemendagri,” kata dia.

Kartini berharap, kantor ULP harus terjaga indepen­densinya. Seharusnya, sam­bungnya, Pemkot Bogor dapat bertindak cepat dalam menan­gani permasalahan ini dengan cepat, jangan sampai kan­tor ULP Kota Bogor kembali dipenuhi preman saat proses verifikasi di setiap pemanggi­lan kontraktor dalam proses lelang.

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Direksi Tirta Pakuan Ikuti Vaksin Booster

Menurut Kartini, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, se­harusnya turun tangan untuk memantau kantor ULP Kota Bogor, apalagi kantor tersebut berada dilingkungan Pemkot Bogor. “Kami akan kumpul­kan data, fakta, dan foto agar Ombudsman dapat langsung menindak permasalahan ini. Aneh jika ULP tidak menjaga keamanan kantor, bisa juga Pemkot Bogor yang tidak peka,” tegasnya.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo, menga­takan, kisruhnya kantor ULP Kota Bogor yang sering disusu­pi preman, pihaknya menung­gu surat tertulis untuk menga­wal tiap ada proses lelang.

Baca Juga :  Bima Arya Janji Lagi, Biskita Trans Pakuan Akan Mengaspal Besok

“Kami siap menurunkan personil Satpol PP kalau secara tertulis ada permintaan dari pihak terkait,” kata dia. “Per­sonil kami juga terbatas dan sudah terbagi abis di lapangan. Tapi jika ada permintaan akan kami siapkan personil kami untuk menjaga kantor ULP,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eko men­gungkapkan, yang bisa mem­etakan ada tidaknya Satpol PP, TNI dan Polisi adalah ULP itu sendiri. Ia kembali men­egaskan, selama belum ada permintaan dari ULP untuk bantuan personil dalam penga­manan kegiatan di kantor ULP kota Bogor. “Kita juga tidak tahu jadwal kegiatan ULP, khu­susnya verifikasi lelang di kan­tor ULP,” tuntasnya. (*)