Untitled-10BOGOR, TODAY – Krisis air bersih terus meluas. Hingga akhir September 2015 ini, setidaknya sudah mencapai 21 keca­matan di Kabupaten Bogor dari 19 keca­matan sebelumnya.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Dae­rah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi Ak­somo mengungkapkan, krisis air bersih pada tahun 2015 lebih buruk dari tahun sebelumnya.

“Bayangkan saja, kami sudah mendistribusikan dua juta liter air ber­sih ke 97 desa di 21 kecamatan hingga saat ini,” ujarnya, Selasa (29/9/2015).

Ia menambahkan, krisis juga melan­da daerah yang sebelumnya memiliki cadangan air bersih.

“Cigombong itu biasanya selalu aman untuk stok airnya. Tapi sekarang malah minta bantuan. Kekeringan pal­ing parah itu terjadi di wilayah timur seperti Jonggol dan Klapanunggal,” tambah Budi.

Baca Juga :  Jeritan Pedagang Kecil Korban Pandemi

Menurutnya, BPBD mampu mendis­tribusikan air bersih lebih banyak. Na­mun, setiap mengirim, pihaknya hanya mambu memberangkatkan dua tangki berkapasitas lima ribu liter.

“Untungnya ada bantuan truk tangki juga dari PDAM, PMI dan perusahaan swasta untuk menyukseskan distribusi air bersih,” ujar Budi.

Dia berharap korporasi produsen air minum swasta juga dapat berinisiatif membantu masyarakat sekitar yang ter­kena dampak kekeringan.

Sementara itu, Pemkab Bogor sedang menginventarisasi sawah yang gagal panen sebagai dampak dari kekeringan. Data sementara menunjukkan 4.000 hektare lahan puso sepanjang 2015.

“Soal kekeringan tidak bisa ditanggu­langi, tetapi bagaimana petani yang ke­marin lahannya puso dibantu pupuk dan bibit,” kata Bupati Bogor Nurhayanti.

Baca Juga :  IPB Bangun Ketahanan Pangan Keluarga di Tengah Pandemi Melalui "Budikdamber"

Usai salat Idul Adha kemarin ia pun mengajak masyarakat berdoa memo­hon hujan kepada Allah swt. serta ber­sikap bijak dalam menggunakan air sehari-hari.

Dia melanjutkan, data tersebut nanti­nya digunakan untuk pengadaan bibit dan pupuk yang rencananya disalurkan pada musim tanam ketiga.

“Ada juga pengadaan sistem air ber­sih yang disiapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sedang dilelang saat ini. Jadi, semua diperhatikan di APBD murni,” ujar dia.

Ia menuturkan, bencana saat ini ti­dak perlu dikhawatirkan kekurangan alokasi dana karena bisa mengambil dari pos cadangan anggaran.

“Baru 12 persen yang digunakan dari anggaran bencana Rp 20 miliar yang terpakai untuk kekeringan,” ujarnya.

(Rishad Noviansyah)