SCOMI_Sutra_for_Rapid_RailJAKARTA, TODAY — Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indo­nesia (KAI) sebagai operator kere­ta api ringan (Light Rail Transit/ LRT) Jabodetabek, yang menjadi bagian dari program pembangu­nan pemerintah pusat.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, dalam Perpres Nomor 98/2015 penugasan opera­tor ditetapkan melalui lelang. Namun diper­kirakan hal itu akan memakan waktu cukup lama.

“Ini cuma mengubah bahwa penugasan operator LRT Jabodeta­bek itu Presiden menghendaki di­tugaskan kepada PT KAI jadi tidak usah dilelang,” kata J o n a n usai dalam tingkat rapat koordina­si (rakor) di kantor Kemko Pereko­nomian, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Selain Jonan, hadir Menteri Bappenas, Sofyan Djalil, Menteri Perekonomian Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

Jonan menuturkan, pembiayaan pem­bangunan proyek LRT meng­gunakan Daftar dan Belanja Negara (APBN).

Adapun Perpres 98/2015 menghendaki pembangunan LRT dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk. Di dalam Perpres tersebut, perusahaan pelat merah itu ditugaskan untuk membangun prasarana berupa jalur, termasuk kon­struksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi kereta ringan.

Pengerjaan LRT terdiri dari dua tahap dengan total panjang 83,6 kilometer. Masing-masing terdiri dari tiga lintas pelayan­an, yakni tahap 1 meliputi lin­tas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas dengan 21 stasiun dan panjang 42,1 kilometer.

Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Du­kuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol dengan panjang 41,5 kilometer. Ren­cananya, akan ada 10 stasiun pada tahap dua.

Untuk tahap pelaksanaan pembangunan lintas pelay­anan LRT tahap 1 akan dimu­lai pada akhir tahun 2015 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2018. Sedangkan lintas pelayanan LRT tahap 2 akan dimulai pada akhir tahun 2016 dan berakhir pada akhir tahun 2018

Presiden Jokowi mengga­gas pengembangan jaringan transportasi massal berbasis rel (Light Rail Transit/LRT) di Jabodetabek ini dengan tujuan memenuhi kebutuhan mo­bilisasi warga Bogor, Bekasi, Tangerang ke Jakarta dan seba­liknya.

Proyek ini sudah dimulai pekerjaannya sejak 9 Septem­ber 2015. Ditargetkan, peker­jaan konstruksi prasarana LRT untuk jalur rel layang, stasiun, depo, power supply, jaringan telekomunikasi bisa tuntas di 2018.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sendiri berperan melak­sanakan pengembangan prasarana kereta, sedangkan pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Ke­menhub. Beberapa persoalan dan regulasi dibahas dalam pembahasan proyek LRT Jabo­detabek.

BACA JUGA :  Kecelakaan Terios di Pasuruan Tertabrak KA usai Terobos Pelintasan

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang hadir pada rapat tersebut, mengatakan ada beberapa hasil yang berha­sil dipecahkan. Pertama, proses pembayaran terhadap proyek LRT. Pembayaran proyek akan ditanggung oleh Anggaran Be­lanja Negara (APBN) melalui penganggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembayaran dilakukan setelah proyek selesai dikerjakan oleh kontraktor BUMN, PT Adhi Karya Tbk (ADHI). “Tentang bagaimana penggunaan APBN, bagaimana cara pembayaran ke PT Adhi Karya sebagai penugasan dalam Perpres. Jadi per segmen dikerjakan baru bayar,” kata Deddy di Kemen­ko, Jakarta, Rabu (3/1/2016).

Kemudian, pihak-pihak bersepakat menyelesaikan ‘tabrakan’ jalur (trase) an­tara kereta cepat dan LRT. Kemenhub akan melakukan penyesuaian rute karena jalur LRT akan dibelokkan agar tidak bertabrakan dengan jalur kereta cepat. Disepakati, pembebasan lahan untuk per­gantian rute ditanggung oleh pengembang kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “Kemudian juga masalah trase yang sekarang overlap dengan KCIC,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dibahas tentang pengu­rusan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek LRT Jabodetabek. “Mesti ada perubahan atau revisi dari Per­pres 54 Tahun 2008 tentang Jabodetabek-Puncur. Itu harus direvisi tata ruangnya sehingga saat pembangunan nanti tak melanggar aturan tata ruang itu sendiri. Itu menyangkut masalah masyarakat sekitar,” tambahnya.

Dari rapat tersebut, LRT Jabodetabek fase I untuk rute Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas yang membentang sepan­jang 42,1 kilometer (km), ditar­getkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2018. “Tahun 2018 diharapkan (selesai), kalau bisa sebelum Asian Games itu sudah bisa digunakan,” tandas Deddy Mizwar.

Bogor Belum Jelas

Soal proyek LRT ini, Pem­kot Bogor belum memutus­kan, dimana titik stasiunnya. Pemerintah Pusat mengingink­an, stasiun LRT dipusatkan di Terminal Baranangsiang. Se­mentara, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto tidak setuju jika Baranangsiang menjadi akhir dari rute Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Bogor.

Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan LRT Terintegrasi Wilayah Penyang­ga Ibu Kota itu, bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Kota dalam mengatasi kemacetan di pusat Kota Bogor. “Ketika saya lihat presentasi awal proyek itu, saya langsung terpikir jika proyek ini bertentangan den­gan RTRW dan Tata Kota kita, yang kaitannya erat dengan pengurangan beban di tengah kota,” kata Bima, kemarin.

BACA JUGA :  Diduga Tak Diberi Uang, Pria Durhaka di Sinjai Aniaya Ibu Kandung

Bima mengaku sempat mengusulkan memindahkan rute LRT Cibubur-Bogor itu ke Tanah Baru, yang jauh dari pusat kota. “Saat itu juga saya spontan mengusulkan (me­mindah) ke Tanah Baru saja. Tapi persoalannya, Perpres ini harus diubah. Karena dalam peraturan itu bukan ke Tanah Baru, tapi ke Baranangsiang. Kemudian, jika ke Tanah Baru, kita harus bekerja keras untuk menyiapkan backup sistem. Jangan sampai nanti LRT ma­suk, tapi orang susah ke situ,” terangnya.

Ingin lebih mudah, kata dia, jika memang proyek LRT ini akan masuk Kota Bogor pada Juni 2018, harus me­nyediakan infrastruktur atau backup sistem. “Di sisi lain, ini bertentangan dengan niat kita menggeser ke pinggir. Memang backup sistem lebih mudah di Baranangsiang, tapi saya khawatir agak panjang lagi prosesnya kalau kita tarik ke pinggir, akhirnya ada opsi, keduanya saja (Tanah Baru-Baranangsiang),” tambahnya.

Kajian ulang pun perlu di­lakukan jika merujuk pada opsi tersebut. “Ya, karena mobilitas warga antara Tanah Baru-Ba­ranangsiang, akan ada stasiun-stasiun yang menjadi daya tarik orang di situ untuk beriwi­rausaha. Kemudian tinggi tiang pancang rel LRT itu 35 meter, sedangkan Tugu Kujang sendiri 25 meter. Mau dibuat kamu­flase apapun, saya tidak bisa membayangkan tiang pancang LRT itu mengganggu estetika Tugu Kujang, makanya saya ti­dak setuju,” ungkapnya.

“Jadi nantinya, LRT yang melintas melalui Tol Jagorawi itu diupayakan tidak berakhir di Baranangsiang. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan soal pemindahan rencana stasiun LRT di Baranan­gsiang ke Kedunghlang. Sehing­ga, LRT masuk melalui Sentul City ke Tanah Baru dan ke Ke­dunghalang,” tambah Kepala Bappeda Kota Bogor, Suharto, kemarin.

(Yuska Apitya Aji)

============================================================
============================================================
============================================================