Bendera Putih Nurhayanti

RENCANA Pemerintah Kabupaten Bogor merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 disoal oleh DPRD. Pasalnya, itu dinilai sebagai langkah instan untuk mencapai visi kabupaten termaju agar bisa terealisasi pada 2018 mendatang.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Menurut Wakil Ketua DPRD Ka­bupaten Bogor, Iwan Setiawan, jika yang dire­visi nanti mencakup indikator serta 25 penciri dalam mewu­judkan visi kabupaten termaju di Indonesia, Iwan menilai Bu­pati Bogor, Nurhayanti lempar handuk putih dalam mewujud­kan visi itu.

“Itu kan bentuknya peraturan daerah (perda). Kalau dirubah tanpa mengacu pada turunan diatasnya alias hanya merevisi indikator-indikator penciri ka­bupaten termaju, itu sama saja Pemkab Bogor lempar handuk,” kata Iwan, Selasa (17/5/2016).

Politisi Gerindra itu menam­bahkan, tak bisa dipungkiri me­mang beberapa penciri masih jauh dari harapan. Misalnya Ra­ta-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih di angka 8,04 tahun dari target 9 tahun. Kemudian ter­bangunnya masjid raya di setiap kecamatan.

“Memang beberapa indika­tor masih jauh dari harapan. Itu cuma dua contoh ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada be­berapa yang sudah terpenuhi atau mencapai target. Kalau revisi RPJMD cuma untuk itu saja, berati pemkab ragu bisa mencapainya pada 2018 nanti,” tukasnya.

Menurut Iwan, selain dua penciri diatas yang sulit diwu­judkan, penurunan angka ke­miskinan menjadi 5 persen pun sulit terwujud. Pasalnya, hingga kini, Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor mencatat an­gka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman baru mencapai 9,11 persen dari 5,3 juta penduduk.

Bupati Bogor, Nurhayanti menegaskan, visi menjadi kabu­paten termaju di Indonesia tidak akan dibatalkan. Menurutnya, perubahan RPJMD tidak berarti visi dihilangkan.

“Siapa yang menghilangkan? Ada-ada saja. Memang itu akan dirubah. Tapi, itu bukan berarti visi kabupaten termaju hilang atuh. Nanti kan ada pemba­hasan dulu,” kata Nurhayanti lewat pesan singkatnya.

Informasi yang dihimpun Bogor Today, selain RPJMD, Ka­mis (19/5/2016), Bappeda juga akan meng­gelar Forum Konsultasi Publik Pe­rubahan R e n ­cana Pem­b a n ­g u n a n Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005- 2025 bersamaan dengan RPJMD.

Jika ditelaah, masih ada dela­pan indikator kabupaten terma­ju yang belum dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 25 penciri, baru 15 dianta­ranya yang telah mencapai tar­get. Sementara dua penciri be­lum bisa dihitung karena adanya metode perhitungan baru dari pusat, sedangkan sisa delapan penciri belum mencapai target.