Screenshot_022615_125752_PMJAKARTA, TODAY—Pemerintah akan mengganti program Beras Miskin (Raskin) ke program vouch­er pangan. Kebijakan ini dilakukan karena banyaknya kasus Raskin yang kurang tepat sasaran. Den­gan adanya voucher pangan di­harapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat me­macu gairah ekonomi mikro.

“Raskin banyak kelemahan. Sudah banyak aneka inisiatif dilaku­kan untuk mereform. Raskin ingin kita ubah dengan memberdayakan usaha eceran rakyat,” ungkap Deputi III KSP Denni Puspa Pur­basari saat diskusi Arah Kebijakan Voucher Pangan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Saat ini tengah dirancang pa­yung hukum yang membawahi arah kebijakan pangan tersebut.

Sehingga diharapkan di awal 2017 mendatang voucher pangan dapat disebarkan kepada masyarakat kurang mampu. “Mei 2016 Kepres (Keputu­san Presiden) keluar sebagai guid­ance bagi Kementerian dan Lembaga,” jelas Denni.

Pemerintah juga menargetkan 15,5 juta masyarakat Indonesia bisa mendapatkan voucher pangan. Nanti­nya penggunaan voucher pangan dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di pasar dan toko yang telah ter­daftar untuk mencairkan voucher pan­gan tersebut. “15,5 juta rumah tangga sasaran nilai tertentu per bulan. Bisa ditebus untuk tidak hanya beli beras, bisa untuk telur pada harga pasar yang teregistrasi. Kita akan memastikan ban­yak pedagang yang mau berpartisipa­si meredeem voucher,” kata Denni.

BACA JUGA :  Minum Air Lemon untuk Turunkan Berat Badan, Benarkah? Simak Ini

Sehingga nantinya masyarakat yang kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang seimbang dengan tidak hanya fokus kepada karbohidrat. Masyarakat juga diberikan keleluasaan dalam me­nukarkan voucher pangan untuk kebu­tuhan pangan mereka sehari-hari. “Ada banyak pilihan supaya dia bisa memiliki pangan apa yang akan dibeli, berapa banyak, dan di mana,” imbuh Denni.

Pengadaan voucher pangan ini juga akan mengurangi beban bulog dalam menyediakan komoditas pangan murah kepada maayarakat pra sejahtera. “Kita ingin menggeser peran Bulog, sehingga langsung dari ritel ke rakyat. Kalau swas­ta bisa melakukan ya swasta misalnya warungan,” pungkas Denni.

BACA JUGA :  Kecelakaan di Sintang Truk Tangki dan Motor Tabrakan, Tewaskan 2 Emak-Emak

Menurutnya, pemerintah masih terus mengkaji program voucher pangan. Se­hingga nantinya manfaatnya dapat dira­sakan lebih baik oleh masyarakat diband­ingkan program-progran sebelumnya. “Kita masih punya waktu memastikan implementasi ini,” tutup Denni.

Sementara, DPR RI menilai, program itu masih dianggap kurang pas apabila diterapkan di daerah-daerah terpencil yang masih mengandalkan komoditas pangan khas daerahnya. “Kalau mau kartu voucher ini bagus tapi alokasikan ke daerah-daerah yang konsumsi ma­syarakatnya itu basisnya kepada pangan lokal seperti umbi-umbian dan sagu sep­erti di Papua,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Cikini, Jakarta Pusat.

============================================================
============================================================
============================================================