RENCANA Pemerintah Pusat mengeliminasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dikebut. PNS bisa ‘dipecat’ dalam bentuk pemberhentian masa kerja sebelum waktu pensiunnya datang alias pensiun dini. Seperti apa regulasi dan mekanismenya?

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Kementerian Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ten­gah menyiapkan aturan untuk melakukan penataan terha­dap PNS.

Kepala Biro Hukum, Komuni­kasi dan Informasi Publik Kement­erian PANRB, Herman Suryatman, menjelaskan, tidak sembarang PNS bisa dipecat. Kementerian terlebih dahulu melakukan penilaian, lalu mengelompokkan PNS, baru ditan­gani sesuai kelompok kinerjanya.

Kelompok pertama adalah PNS dengan kompetensi dan kinerja tinggi. “Mereka tentu akan dipertahankan bahkan mendapat promosi kenai­kan jabatan,” kata Herman, Kamis (26/5/2016).

PNS kelompok kedua adalah mere­ka yang berkinerja tinggi, namun diang­gap tidak kompeten di bidangnya. Bisa karena tingkat pendidikan yang kurang, atau karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban. “PNS yang masuk golongan ini akan diberi diklat dan pelatihan agar kompetensinya sesuai. Bisa juga diseko­lahkan lagi,” sambung dia.

Baca Juga :  Diduga Mabuk, Remaja Asal Bekasi Ditemukan Terkapar di Bogor

Kelompok ketiga adalah PNS yang berkompeten di bidangnya namun memiliki kinerja yang buruk. Herman memberi contoh, PNS yang berkompe­ten tetapi tak pernah mencapai target kerja yang diberikan atasannya. “Yang seperti ini ada banyak faktor, misalnya tidak cocok dengan atasan atau ling­kungan kerjanya. Nah, mereka akan dimutasi atau dipindahkan ke bagian lain,” jelas Herman.

Terakhir adalah PNS yang tak berkompeten dan tak berkinerja. Dis­adari, longgarnya proses penerimaan PNS di masa lalu memang menjadi celah masuknya tenaga kerja yang tak berkompeten.

Baca Juga :  Rumah Sakit Islam Aysha Dukung Germas Dengan Senam Sehat

Dalam roadmap rasionalisasi PNS, ada sekitar 1,9 juta PNS atau sekitar 42% dari total jumlah PNS saat ini yang 4,517 juta masuk dalam radar rasionalisasi dan bisa berujung pada ‘pemecatan’.

Dari 1,9 juta PNS tersebut, keban­yakan adalah pejabat fungsional. Pada­hal, saat ini pemerintah lebih membu­tuhkan tenaga teknis terampil seperti guru, medis, dan paramedis yang jum­lahnya masih terbatas.

Berdasarkan catatan Kementerian PAN RB, jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,517 juta yang terdiri atas guru 32%, medis 0,7%, paramedis 6%, dan yang paling banyak adalah pejabat fungsional mencapai 42%.

Rasionalisasi akan dilakukan ber­tahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.