093716200_1463501822-20160517--Menkopolhukam-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Jakarta--Herman-Zakharia-03JAKARTA, TODAY—Isu ke­bangkitan komunisme kian panas. Para keturunan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) terus mendesak pemerintah agar meminta maaf atas peris­tiwa 1965. Sementara masyara­kat anti komunis kian gencar melakukan penolakan.

Namun, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan me­minta ormas tidak bertindak represif dalam memberantas komunisme. Luhut menyebut Indonesia menjunjung tinggi sistem demokrasi, sehingga ti­dak bisa sembarangan menin­dak begitu saja.

“Kekerasan enggak boleh. Misalnya ada baju-baju tulisan PKI, ya kita juga enggak boleh represif karena nanti orang luar lihat kita, mereka bilang kita kan negara demokrasi tapi kok malah jadi otoriter,” ujar Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).

Luhut juga meminta kepa­da seluruh ormas di Indonesia untuk tidak melakukan aksi sweeping terkait paham komu­nis. Sebab hal itu tidak diber­narkan hukum. “Enggak boleh sweeping. Sekarang kita tegas itu enggak boleh.

BACA JUGA :  Kecelakaan Bus Angkut 35 Orang Terguling usai Tabrak Tebing di Bantul

Di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juga sudah dibilang bukan hanya komunis tapi ormas yang enggak beride­ologi Pancasila pada waktunya akan kita tertibkan,” tegasnya.

“Jadi sweeping enggak boleh. Ke­kerasan enggak boleh. Di TR Kapolri sudah ada dan sudah jelas, jadi enggak boleh tuh. Kita harus mengarahkannya dengan cantik,” tutup Luhut.

Sebelumnya, ribuan anggota gabun­gan berbagai organisasi masyarakat (or­mas) berunjuk rasa di Balai Kota Suka­bumi, Jawa Barat, sekira pukul 10.30 WIB. Mereka mengenakan seragam masing-masing organisasi dan mem­bawa poster atau tulisan berisi menolak paham komunis.

Ada beberapa poin yang disampai­kan perwakilan massa ormas. Di an­taranya menolak dan siap perang ter­hadap paham dan organisasi komunis. Pemerintah juga harus lebih tegas dan waspada terhadap bahaya laten komu­nis dan organisasinya.

Simposium Bela Pancasila

Sementara itu, di Jakarta simposium nasional akan kembali digelar atas re­spons isu kebangkitan PKI. Tema yang diusung dalam simposium ini adalah “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain”.

BACA JUGA :  DPRD Kota Bogor Sahkan 2 Perda Sekaligus, Ini Rancangannya

Ketua pelaksana acara, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan bahwa simposium ini bertujuan meny­elamatkan Pancasila dan NKRI. Hal ini diucapkannya di konferensi pers Simpo­sium dan Apel Akbar yang dilaksanakan di Dewan Dakwah Indonesia, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat.

“Inti dari simposium ini ialah meny­elamatkan Pancasila dan NKRI dari pa­ham yang tidak jelas itu. Yang penting, seluruh komponen bangsa meningkat­kan kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman Pancasila, yang ingin meng­gangu pembangunan nasional. Kedua, perlunya mengangkat kembali pendidi­kan Pancasila baik formal, informal dan nonformal,” ujar Kiki, Senin (30/5/2016).

Kiki melanjutkan, ide simposium ini berangkat dari keprihatinan atas memusarnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ia melihat, belakangan waktu muncul fenomena kebangkitan PKI.

============================================================
============================================================
============================================================