JAKARTA, TODAY—Isu keÂbangkitan komunisme kian panas. Para keturunan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) terus mendesak pemerintah agar meminta maaf atas perisÂtiwa 1965. Sementara masyaraÂkat anti komunis kian gencar melakukan penolakan.
Namun, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meÂminta ormas tidak bertindak represif dalam memberantas komunisme. Luhut menyebut Indonesia menjunjung tinggi sistem demokrasi, sehingga tiÂdak bisa sembarangan meninÂdak begitu saja.
“Kekerasan enggak boleh. Misalnya ada baju-baju tulisan PKI, ya kita juga enggak boleh represif karena nanti orang luar lihat kita, mereka bilang kita kan negara demokrasi tapi kok malah jadi otoriter,†ujar Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2016).
Luhut juga meminta kepaÂda seluruh ormas di Indonesia untuk tidak melakukan aksi sweeping terkait paham komuÂnis. Sebab hal itu tidak diberÂnarkan hukum. “Enggak boleh sweeping. Sekarang kita tegas itu enggak boleh.
Di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 juga sudah dibilang bukan hanya komunis tapi ormas yang enggak berideÂologi Pancasila pada waktunya akan kita tertibkan,†tegasnya.
“Jadi sweeping enggak boleh. KeÂkerasan enggak boleh. Di TR Kapolri sudah ada dan sudah jelas, jadi enggak boleh tuh. Kita harus mengarahkannya dengan cantik,†tutup Luhut.
Sebelumnya, ribuan anggota gabunÂgan berbagai organisasi masyarakat (orÂmas) berunjuk rasa di Balai Kota SukaÂbumi, Jawa Barat, sekira pukul 10.30 WIB. Mereka mengenakan seragam masing-masing organisasi dan memÂbawa poster atau tulisan berisi menolak paham komunis.
Ada beberapa poin yang disampaiÂkan perwakilan massa ormas. Di anÂtaranya menolak dan siap perang terÂhadap paham dan organisasi komunis. Pemerintah juga harus lebih tegas dan waspada terhadap bahaya laten komuÂnis dan organisasinya.
Simposium Bela Pancasila
Sementara itu, di Jakarta simposium nasional akan kembali digelar atas reÂspons isu kebangkitan PKI. Tema yang diusung dalam simposium ini adalah “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lainâ€.
Ketua pelaksana acara, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan bahwa simposium ini bertujuan menyÂelamatkan Pancasila dan NKRI. Hal ini diucapkannya di konferensi pers SimpoÂsium dan Apel Akbar yang dilaksanakan di Dewan Dakwah Indonesia, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat.
“Inti dari simposium ini ialah menyÂelamatkan Pancasila dan NKRI dari paÂham yang tidak jelas itu. Yang penting, seluruh komponen bangsa meningkatÂkan kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman Pancasila, yang ingin mengÂgangu pembangunan nasional. Kedua, perlunya mengangkat kembali pendidiÂkan Pancasila baik formal, informal dan nonformal,†ujar Kiki, Senin (30/5/2016).
Kiki melanjutkan, ide simposium ini berangkat dari keprihatinan atas memusarnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ia melihat, belakangan waktu muncul fenomena kebangkitan PKI.