Rasionalisasi satu juta PNS tersebut bisa berimbas pada pengurangan beÂban keuangan negara atas belanja rutin pemerintah lantaran ada 200 daerah di Indonesia dengan belanja rutin untuk PNS mencapai 80 persen. Angka terseÂbut dianggap terlampau tinggi karena belanja rutin daerah tak boleh lebih dari 40 persen. “Di pemerintah pusat saja angkanya di bawah 30 persen, di PemÂprov seharusnya 35-40 persen, dan kaÂbupaten/kota tidak boleh lebih dari 50 persen,†kata Yuddy.
Uang Makan
Namun, pemerintah juga tak serÂta merta menistakan PNS yang rajin. Pemerintah akan memberikan uang makan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Uang ini akan diberikan terhitung setiap hari masuk kerja.
Aturan ini tertuang dalam PerÂaturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Aparatur Sipil Negara. Aturan ini telah ditetapkan pada 26 April 2016 lalu. Pasal 1 aturan itu menyebutkan uang makan adalah uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang diberikan berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan. Uang makan diberiÂkan kepada pegawai ASN berdasarkan daftar hadir pegawai ASN pada hari kerja dalam sebulan (pasal 2).
Selanjutnya, uang makan yang diÂberikan kepada mereka setiap hari, sesÂuai dengan satuan biaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya maÂsukan.
Namun, uang makan tidak diberiÂkan kepada PNS yang tidak masuk kerja sesuai ketentuan, misalnya tidak haÂdir, sedang bertugas dinas, cuti, melakÂsanakan tugas belajar, dan sedang berÂtugas di luas instansi pemerintah.
Beleid ini mengatur uang makan dibayarkan setiap satu bulan yang pemÂbayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya. Khusus uang makan DeÂsember, uang makan ini bisa dibayarÂkan berkenaan mengikuti ketentuan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 juga menjelaskan cara menghitung uang makan yang diterima PNS. Namun, besaran uang makan yang diterima PNS tidak dijelaskan dalam beleid tersebut.
Dalam perhitungannya, jumlah koÂtor uang makan yang didapat PNS itu dihitung dari kehadiran kerja dikalikan dengan tarif uang makan. Kemudian, hasil jumlah kotor ini dikurangi PPh sehingga didapat jumlah bersih yang diterima PNS setiap harinya.
(Yuska Apitya Aji)
