JKJAKARTA, TODAY—Langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Pusat benar-benar tak main-main. Setelah menyatakan akan merumah­kan 1,9 juta PNS, kini pemerin­tah juga akan menghapus pejabat Eselon I I I dan IV.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tak memungkiri bahwa bebera­pa kementerian dan lembaga di Indonesia terlalu gemuk dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) terlalu banyak. Untuk itu, ren­cana rasionalisasi menjadi satu hal yang penting dilakukan.

Satu aspek yang menurut Kalla perlu dirasionalisasi adalah PNS yang mendudu­ki jabatan Eselon III atau IV. Masa tenggat waktu PNS dalam menduduki jabatan tersebut akan dibatasi. “Kami mem­buat program 10 tahun yang ujungnya nanti Eselon III dan IV akan hilang,” kata Kalla, Selasa (31/5/2016).

Sebenarnya untuk saat ini, ban­yak PNS di beberapa Kementerian dan Lembaga yang tidak pernah beranjak dari jabatan Eselon III

Baca Juga :  Dear Gamers, UI Kembangkan Mata Kuliah Game di Pendidikan Vokasi

dan IV hingga mereka memasuki masa pensiun. Fenomena seperti itu diang­gap Kalla membuat sebuah lembaga menjadi gemuk dan menghabiskan ban­yak anggaran.

Maka itu, pembatasan tersebut akan membuat PNS memperjuangkan diri agar pantas untuk dimutasi ke jabatan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka dia akan dirasionalisasi alias dirumahkan. “Jadi nanti departemen ini akan ramp­ing tapi efektif sehingga kesejahteraan akan naik. Maka dari itu merampingkan organisasi merupakan suatu kebutu­han,” ujarnya.

Kalla mengatakan, kebijakan ra­sionalisasi akan dimulai awal 2017 den­gan target selesai dalam delapan tahun. Waktu delapan tahun sudah cukup agar para PNS tak kaget saat kebijakan tersebut diterapkan. “Sebenarnya bisa lebih cepat tapi kami tak ingin melaku­kan perombakan tiba-tiba karena akan kehilangan ratusan ribu orang di suatu eselon,” kata Kalla.

Baca Juga :  Resep Cemilan Keripik Bayam Kriuk

Sebelumnya Menteri Pemberday­aan Aparatur Negara dan Reformasi Bi­rokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan, program rasionalisasi menjadi satu hal yang harus dilakukan demi efisiensi be­lanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Program tersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran angga­ran sekaligus meningkatkan keterampi­lan para pegawai.

“Satu juta masih angka simulasi dan belum tetap, tapi untuk efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas di­perlukan rasionalisasi itu,” kata Yuddy.

Yuddy mengungkapkan, jumlah PNS di Indonesia saat ini berkisar di angka 4,5 juta jiwa, 500 ribu di anta­ranya sudah akan pensiun pada 2019. Jika dihitung menggunakan teknologi dan mengharapkan sumber daya manu­sia yang unggul, sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS. Den­gan demikian, maka jumlah PNS yang akan tersisa hanya 3 juta orang.