Pemecatan Massal PNS Dicicil

BERHATI-HATILAH bagi Anda yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah saat ini benar-benar menyorot kinerja aparatur birokrat di seluruh Indonesia. Tidak ada ampun bagi aparatur negara berkinerja buruk. Sejauh ini, sudah 2.000 PNS yang dirumahkan.

ABDUL KADIR BASALAMAH | YUSKA APITYA
[email protected]

Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, mengaku sudah memberhentikan sekitar 2.000 PNS yang tidak disiplin alias nakal.

“Saya saja sudah member­hentikan hampir 2.000 orang, Anda saja tidak tahu. Dua ribu yang melanggar disiplin pegawai, cuma tidak saya beritakan. Itu dalam konteks laporan yang le­wat mekanisme atasan langsung,

belum lagi yang lewat pengaduan ma­syarakat,” kata Yuddy di Kemenkeu, Ja­karta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Dua ribu PNS yang dirumahkan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yuddy mengaku dapat bantuan dari masyarakat dalam mem­berhentikan para PNS tersebut. “Ini kan membuka pengaduan, misalkan Anda punya informasi ada pegawai yang ti­dak disiplin, yang menyalahgunakan wewenang, sekarang kita proses tidak main-main. Di Pemerintahan Pak (Pres­iden) Jokowi ini kita sangat serius mem­perbaiki kualitas pegawai,” ujarnya.

Yuddy memakai istilah rasionalisasi dalam memberhentikan PNS. Artinya, PNS tersebut diberhentikan karena ala­san yang jelas dan diberi hak-hak pega­wai sesuai aturan. “Artinya kita dalam mengambilkan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak pegawai, tidak ada pecat asal-asalan, tidak ada istilah PHK, memangkas. Rasionalisasi itu untuk mendapatkan pegawai yang betul-betul rasional untuk melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Pemerintah memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil (PNS), dimulai den­gan pengurangan jumlah alias rasional­isasi. Saat ini jumlah PNS dinilai terlalu banyak dari yang dibutuhkan.

Yuddy Chrisnandi, mengatakan ide­alnya jumlah PNS itu sekitar 1,5% dari total penduduk. Dengan jumlah pen­duduk Indonesia 250 juta jiwa, maka idealnya jumlah PNS sekitar 3,7 juta.

“Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang, maka secara simulasi kita ini kelebihan 1 juta. Nah bagaimana men­guranginya tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi,” kata Yuddy.

Presiden Jokowi sudah memberi contoh cara pengurangan PNS ini. Mis­alkan tahun ini ada 120.000 PNS pensi­un, maka tahun berikutnya penerimaan PNS hanya setengahnya alias 60.000.

“Setiap tahun kurang lebih 120.000 PNS pensiun, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sampai 2019 kurang lebih yang pensiun 500.000 orang,” jelasnya.

“Nah kalau 500.000 orang pensiun dengan pendekatan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah berarti pegawai kita di 2019 tinggal 4 juta orang, masih kelebihan kurang lebih 500.000 orang,” tambah Yudy.

Sisanya tinggal dilakukan rasional­isasi sehingga mendapatkan jumlah PNS yang proporsional. Tapi tentunya jumlah yang memadai tidak menjamin perbai­kan kualitas dari PNS itu sendiri. “Kita ini sedang bersaing, sedang berkompe­tisi dengan global kompetitif indeks kita jauh di bawah negara-negara lain. Salah satu upaya loncatan untuk memenang­kan persaingan adalah dengan membe­nahi SDM aparaturnya,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pem­benahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah maka keluhan-keluhan ma­syarakat tentang PNS bisa berakhir. “Ke­luhan public tentang pegawai-pegawai yang malas, pegawai yang berkinerja rendah, disiplinnya rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk pada saya dan juga kami bahas banyak PNS ini yang absen sampai 100 hari dalam 1 tahun,” ujarnya. “Seharusnya (bolos) 35 hari saja sudah diberikan sanksi, 45 hari sudah bisa diberhenti­kan, ini ada yang ratusan hari mereka tidak masuk. Nah ini semua kita akan tegakkan, tidak mungkin kita akan mempertahankan pegawai dengan dis­iplin yang rendah,” katanya.

Presiden Jokowi ingin belanja pega­wai lebih efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 belanja pegawai pemerintah mencapai Rp 347,5 triliun. Nominal tersebut masih terlalu tinggi, sebab memakan porsi 16,5% dari total pagu belanja. Jokowi mengaku akan menjalankan kebijakan rasional­isasi PNS secara alami. Dalam konsep rasionalisasi alami, akan ada kesesuaian jumlah PNS yang pensiun dengan pener­imaan baru.

“Artinya setahun pensiun 120.000 nanti tahun kelima hanya menerima 60.000. Nanti akan berkurang. Kan ban­yak sekali,” kata Presiden Jokowi di Ge­dung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).