Bergegas Patok Lahan Waduk

SELAIN menunggu pengesahan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), pembangunan waduk di kawasan Megamendung, Puncak, juga menunggu penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Asisten Pemerin­tahan pada Sek­retariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, lantaran pemban­gunan waduk di Desa Sukamahi dan Cipayung itu bukan untuk Kabupaten Bogor, maka harus menunggu arahan dari pemerin­tah pusat dan provinsi.

“Untuk lokasinya, harus menunggu petunjuk pak gu­bernur dulu. Dimana sata ti­tiknya dari berhektar-hektar lahan yang bakal digunakan untuk waduk itu. Makanya tunggu arahan dari gubernur. Kami kan hanya menyediakan lahan saja,” kata Burhan, Ka­mis (9/6/2016).

Belum lama ini, kata dia, Kecamatan Megamendung telah memverifikasi lahan yang dibutuhkan Pemprov Jabar. Masih ada 64 bidang tanah yang belum ditandatan­gani oleh pemiliknya saat ini. Namun, sebagian besar lahan sudah siap untuk dibebaskan.

“Tinggal 64 bidang yang be­lum karena belum ditandatan­gani oleh pemiliknya. Tidak ada penolakan. Hanya ada kesalahan administratif dan baka segera diselesaikan supaya nanti kalau sudah disahkan revisi RTRW-nya, waduk bisa segera diban­gun,” tandasnya.

Setelah verifikasi, lanjutnya, proses selanjutnya yakni pengu­kuran, negosiasi harga dan pem­bayaran ganti untung. “Kita target­kan verifikasi kepemilikan selesai sebelum Idul Fitri lanjut ke Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ka­bupaten Bogor,” tukasnya.

Lima desa di Kecamatan Megamendung akan terkena pembebasan lahan untuk pembangunan dua waduk yang katanya untuk mengan­tisipasi banjir Jakarta. Yakni, Desa Gadog, Cipayung, Suka­karya, Kopo dan Sukamahi.

Untuk Waduk Cipayung, 12,32 hektare lahan akan dibebaskan, kemudian Desa Cipayung 54,14 hektare, Sukakarya 39,95 hek­tare. Sementara Waduk Cipa­yung hanya ‘memakan’ dua desa, yakni 18,65 hektare lahan Desa Sukakarya dan 5,55 hek­tare Desa Sukamahi.

“Waduk atau Bendung Cipayung rencananya, lahan yang dibebaskan 107,3 hek­tare dengan rencana genan­gan 79 hektare. Kalau yang Sukamahi 24,2 hektare yang akan dibebaskan dan rencana genangannya 13 hektare,” kata Kepala Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.

Untuk anggaran, kata Syari­fah, jika tidak ada perubahan, kegiatan konstruksi akan meng­habiskan Rp 1,9 triliun dari Ke­men PU. “Nah kalau pembe­basan lahan, belum ada info terbaru. Semula sih dianggarkan Rp 1,2 triliun dari DKI. Tapi tera­khir untuk biaya pembebasan la­han sharing DKI dengan Kemen PU,” lanjutnya.

Terpisah, Camat Megamend­ung, Hadijana mengungkapkan warganya sudah diberikan sosia­lisasi jika akan ada pembebasan lahan besar-besar dalam waktu dekat. “Sudah ada Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. Prin­sipnya sih warga setuju demi ke­pentingan negara,” kata dia.