Untitled-13CIBINONG, TODAY– DPRD belum mendengar jika Pemer­intah Kabupaten Bogor bakal mengajukan anggaran pen­gadaan pakaian dinas hitam putih pada APBD 2017 peruba­han nanti. Namun, kalangan legislatif nampaknya tak bakal keberatan untuk meluluskan aturan yang diamanatkan pemerintah pusat itu.

Anggota Komisi I Junaedi Samsudin, mengungkapkan, jika Pemkab Bogor mengaju­kan pada APBD Perubahan, maka harus ditindaklanjuti karena telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Neg­eri (Permendagri) Nomor 6 Ta­hun 2015.

“Pakaian dinas hitam putih itu, memang sudah diamanat­kan dalam Permendagri. Jadi ini wajib untuk ditindaklan­juti. Tapi harus jelas dan sesuai dengan jumlah PNS atau pega­wai yang ada,” ucap Junaedi, Kamis (9/6/2016).

BACA JUGA :  Melalui Muscab APDESI Periode 2024-2029, Untuk Perkuat Manajemen Pemerintahan Desa 

Sebelum mengajukan ang­garan, kata politisi PPP itu, Pemkab Bogor harus mel­aporkan dulu jumlah pegawai yang berdinas di Bumi Tegar Beriman. Agar tak jadi ladang mark-up atau korupsi dalam pengadaan itu.

“Dari jumlah PNS, nanti dik­etahui anggaran yang dibutuh­kan untuk pegadaan pakaian dinas hitam putih tersebut. Dan kita harap tahun 2017 mendatang, PNS di Kabupaten Bogor, sudah mengenakan pak­aian dinas hitam putih, sesuai yang diamanatkan Permedag­ri,” pungkasnya.

Data yang dihimpun Bogor Today hingga akhir 2015 lalu dari Badan Kepegawaian, Pen­didikan dan Pelatihan (BKPP), Kabupaten Bogor memiliki PNS mencapai 20.060 orang. Itu belum terhitung pegawai yang pensiun maupun pegawai-pega­wai baru dengan ikatan kontrak.

BACA JUGA :  Bersatu untuk Kota Bogor yang Lebih Baik, PKB dan PPP Lanjutkan Pembicaraan Koalisi

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang juga selaku Ketua Tim Angga­ran Pemerintah Daerah (TAPD) itu akan mengusulkan angga­ran seragam dinas hitam putih dalam APBD Perubahan nanti. “Dalam anggaran perubahan, kami akan usulkan semua sesuai ketentuan dalam Per­mendagri itu,” kata dia.

Masuk dalam anggaran pe­rubahan, kata Adang, itu lang­kah paling cepat. Namun, pal­ing lambat baru bisa diterapkan 2017 mendatang alias lewat APBD 2017 murni. “Tapi, supaya cepat terealisasi, semoga saja bisa masuk di perubahan,” tan­dasnya. (Rishad Noviansyah)

Bagi Halaman
======================================
======================================
======================================