SUBSIDI LISTRIK GAME OVER

Menurut Sudirman, verifikasi data telah selesai sehingga realisasi pen­cabutan subsidi hanya menunggu hasil rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait. “Presiden, dan Pak Wapres memer­intahkan untuk melakukan verifikasi pengguna 900 VA karena penggunanya tidak masuk kategori miskin. Verifikasi selesai dan sudah kita laporkan. Kita tunggu ratas karena keputusannya le­wat ratas,” ungkap Sudirman sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta.

Sudirman memperkirakan, realisa­si pencabutan subsidi pengguna 900 VA yang tidak berhak mulai dilakukan usai Lebaran. “Sejauh ini, usulan kita biarkan Lebaran berlalu, puasa berlalu. Setelah Lebaran, secara bertahap akan dilakukan. Kecil sekali. Mereka peng­guna 900 ke atas ini siapa kan kelas menengah juga, jadi tidak memberat­kan juga,” ungkapnya.

Minta Tambahan Subsidi

Sudirman mengungkapkan aki­bat tertundanya pencabutan sub­sidi pelanggan 900 VA, beban subsidi pemerintah bertambah. Akibatnya, Kementerian ESDM meminta tamba­han anggaran subsidi listrik Rp 18,8 triliun sehingga besaran subsidi yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pe­rubahan (RAPBN-P) 2016 menjadi Rp 57,18 triliun.

“Dampak penundaan ini, mungkin akan menambah APBN karena kebetu­lan usulan kita setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran. Ini mesti kita bantu masyarakat untuk tidak merepotkan dari beban listrik. Setelah lebaran ada yang kita harapkan bisa digeser,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan Kemen­terian ESDM, saat ini tarif listrik bagi pengguna 900 VA sebesar Rp 586 per kwh dengan tagihan per bulan Rp 74.000. Jika dinaikkan tahap pertama menjadi Rp 722 per kwh, maka tagihan­nya Rp 91.000. Tahap berikutnya, akan dinaikkan menjadi Rp 890 per kwh, maka tagihannya menjadi Rp 112.000. Selanjutnya, dinaikkan menjadi Rp 1.097 per kwh sehingga tagihannya Rp 138.000 dan akhirnya akan mencapai angka keekonomian Rp 1.352 dengan tagihan bulanan Rp 170.000. (*)