Paksakan Wajar Dikdas 9 Tahun

“Kecamatan lain pun bisa mengajukan. Tapi tergantung li­hat dulu PKBM disana, aktif atau tidak. Jangan sampai kita sudah alokasikan, malah PKBMnya tidak aktif. Selain itu, karena ini ada anggaran dari pemerintah pusat, PKBM juga harus memiliki ber­badan hukum,” kata Emy, Selasa (14/6/2016).

Emy menambahkan, total un­tuk program kejar paket yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Bogor itu mampu mencakup 28.410 warga bela­jar sepanjang tahun 2016. “Dari APBD, Paket A 1.000 warga bela­jar, Paket B 12 ribu warga belajar dan Paket C 10 ribu warga belajar. Kalau dari APBN, Paket A 500 warga belajar, Paket B, 2.810 dan Paket C 2.100,” lanjut Emy.

“Kami di Bappeda melihat an­tusiasme warga untuk mengikuti. Jadi bukan tidak mungkin alokasi dari APBD kita tambah. Karena bukan cuma kuantitas yang dike­jar, tapi kualitas juga. Kepala desa pun harus membentuk kelompok mengajar yang bersinergi dengan PKBM yang sudah berbadan hu­kum,” kata dia.

Pembentukan kelompok men­gajar, kata Emy, untuk merang­sang aparat desa dalam menin­gkatkan mutu pendidikan di daerahnya. “Sebenarnya bukan cuma aparat desa, tapi semua un­sur di desa harus terlibat dalam mengaktifkan PKBM,” tukasnya.

Terpisah Kepala Bappeda Ka­bupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, sebenarnya ada 10 kecamatan yang memiliki rls dibawah enam tahun. “Lima lagi nanti kita lihat dulu keakti­fan PKBMnya. Karena demi men­dongkrak wajar dikdas, ini perlu diperhatikan. Tapi tetap, imple­mentasinya ad di Dinas Pendidi­kan,” singkat Syarifah.

Ia menambahkan, untuk buta aksara Pemkab Bogor menar­getkan setiap tahun sebanyak 22 ribu warga belajar. “Jadi hingga 2018 kita bisa mencapai 101 ribu warga belajar untuk buta aksara,” pungkas Syarifah. (Rishad No­viansyah)