Uang Pelanggaran Usaha untuk Bangun Taman

KABUPATEN Bogor selama ini belum memiliki Ruang Terbuka Hi ja (RTH) atau taman kota. Maka tak heran bila banyak muda-mudi lebih memilih nongkrong di pinggir jalan atau pun flyover untuk bercengkerama.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) Kabu­paten Bogor pun telah mendesain sejulam titik RTH di kawasan pusat pemerintahan di Cib­inong. Tak tanggung-tang­gung, 23 titik disiapkan untuk menjadi penyeimbang ban­yaknya pabrik yang mengelil­ingi Cibinong Raya.

Menurut Kepala DTRP, Joko Pitoyo, dari 23 titik itu, tidak semua menjadi taman aktif yang bisa digunakan un­tuk warga. Namun meliputi hutan kota, RTH serta sem­padan yang diantaranya bakal dibangun di komplek pemer­intahan Kabupaten Bogor, areal Stadion Pakansari, LiPI dan Pondok Rajeg.

Joko mengungkapkan, pihaknya sudah menyampai­kan kebutuhan RTH ini ke DPRD Kabupaten Bogor. Na­mun dengan anggaran yang terbatas, Joko memberikan tiga opsi untuk menuntaskan­nya. Terutama memanfaatkan banyak over Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pabrik-pabrik atau tempat usaha yang ada di Bumi Tegar Beri­man.

“Solusinya selama ini tidak efektif. Makanya, lebih baik dialihkan ke RTH ini karena anggaran kita yang terbatas. Mulai dari kompensasi dalam bentuk uang kelebihan KDB, memberi lahan pengganti yang di over KDB ke tempat lain dan penyediaan RTH ter­hadap lahan yang sudah saya plot di Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” kata Joko, Rabu (15/6/2016).

Joko menambahkan, dalam RTH yang telah di plot oleh DTRP, sebagian besar masih tanah milik masyarakat dan pemerintah tidak mung­kin membebaskan karena keterbatasan anggaran. Maka, untuk mengakalinya dengan menggunakan kompensasi over KDB tersebut.

“Ini salah satu solusi untuk mengakali keterbasatan ang­garan. Karena lebih baik kita pakai uang dari kompensasi tadi untuk membangun RTH atau hutan kota. Ini dalam bentuk kegiatan tapi dalam rancangan peraturan bupati. Nanti dewan yang menyam­paikan ke bupati dalam raper­bup akan memilih opsi mana untuk dipilih dalam memban­gun RTH ini,” tukas Joko.

Menurut Joko, desain RTH telah ada sejak dua atau tiga tahun lalu dan disampai­kan ke Bupati Bogor. Namun, baru pada 2016 ini, direspon dan mulai diperhatikan seir­ing dengan gembar-gembor pengembangan Situ Front City di pusat pemerintahan Bumi Tegar Beriman. Peren­canaan pun, kata Joko sudah selesai dengan menghabis­kan anggaran Rp 60 juta dari APBD 2016 Kabupaten Bogor.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menjelas­kan, untuk RTH ini pihaknya meminta Pemkab Bogor tidak mengambil dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Kalau dana kompen­sasi dari over KDB, oke lah. Toh titik-titiknya sudah ada. Tapai kalau CSR, saya rasa jangan. Karena CSR tetap harus diperuntukkan kepada masyarakat atau hajat hidup orang banyak,” kata politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah berniat menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan RTH di Bumi Tegar Beriman. Sep­erti PT Antam, Chevron dan lainnya.

Ia pun tak segan untuk memberikan mereka kelelu­asaan memberi nama taman yang sumber dananya dari mereka. “Ya terserah, mau nama taman Chevron lah atau taman Antam. Itu kami beri keleluasaan. Karena mereka dan perusahaan lain, saya rasa CSR-nya sudah ba­gus. Tinggal sekarang mem­buat taman untuk kita,” tan­dasnya.

Ifah pun tak ingin Kabu­paten Bogor hanya menjadi jalur perlintasan warga dari Jakarta ke Bogor atau Sentul. “Sekarang begini, kalau kamu naik mobil, mau turun di Tol Sentul, atau Cibinong? Ke­banyakan pasti Sentul karena mereka punya kawasan wisa­ta. Nah ini juga tengah kami pikirkan untuk memajukan perekonomian Kabupaten Bo­gor,” pungkasnya.