Normalisasi Ekosistem Sungai

BENCANA banjir pada dua Propinsi di Indonesia yaitu Propinsi Jawa Barat dan Sumatra Utara sebagai bukti bahwa pemerintah belum optimal untuk menangani bencana banjir. Bencana banjir di Kampung Sukamukti, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Selain itu, banjir di kawasan air terjun dua warna, sibolangit, Sumatra Utara menyebabkan 16 korban meninggal dunia dan belum ditemukan 5 orang (BNPB, 2016). Jumlah korban meninggal dunia bukti bahwa pemerintah belum siaga mengatasi banjir.

Oleh: BAHAGIA, SP., MSC. SEDANG S3 IPB
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Dan Dosen Tetap UIKA Bogor

Air sungai sampai tumpah kedaratan mencirikan bahwa ekosistem sungai tidak berfungsi dengan baik. Rusaknya fungsi ekosistem sungai karena tidak menjaga fungsi ekosistem da­ratan akhirnya keseimbangan ekosistem rusak. Turunnya air hujan tidak sebanding dengan terserapnya air kedalam tanah sehingga minim air tersimpan saat musim kering. Tanah, veg­etasi dan pengelolaan ekosistem daratan harus dilakukan jika ingin air tidak tumpah. Air bisa berlebihan kerena kemampuan tanah untuk menyerap air me­lemah. Ekosistem sungai juga tidak bisa menampung air sisa dari aliran permukaan sehingga air tumpah lagi kedaratan.

Sungai secara alami berfung­si sebagai wadah atau embung/ bak penampung alami karen itu fungsi sungai harus dijaga kele­starian. Air sungai itu sebagai air cadangan buat manusia saat musim kemarau tiba. Saat ter­jadi kerusakan fungsi sungai dan fungsi ekosistem daratan me­nyebabkan ketidakstabilan. Laju masuknya air ke sungai tidak seimbang dengan penyerapan air untuk masuk ketanah. Laju air juga tidak sesuai dengan ke­cepatan dari sungai untuk men­galirkan air tersebut. Banyak hambatan termasuk sampah dan endapan lumpur.

Lumpur yang lama belum dikeruk dan lumpur baru yang bertambah karena ikut terbawa saat aliran permukaan. Akhirnya terjadi penumpukan air. Padahal air bisa tidak menggenang dida­ratan jika tanah bisa menyerap sebagian air, air sebagian diserap oleh tumbuhan, air terserap dan masuk ke sungai serta menguap sebagian. Untuk kemudian di­alirkan pada kawasan hilirnya. Air yang berada disungai akan masuk kedalam tanah, sebagian dialirkan, sebagian lagi untuk biota serta vegetasi yang ada dikawasan sungai. Baik pada ka­wasan hilir, kawasan hulu, dan kawasan kanan serta kiri sungai.

Artinya meluapnya air sungai karena pengaruh dari rusaknya ekosistem. Jatuhnya korban yang berada dekat sun­gai karena daerah lain yang juga merusak lingkungan. Air pada desa tetangga akan masuk ke desa yang dekat ke sungai. Tentu kerusakan pada desa lain mem­pengaruhi bencana benjir pada kawasan desa tetangganya. Jika saja fungsi itu masih bisa diper­tahankan maka air tidak banyak yang menggenang didaratan. Banjir bandangpun tidak mung­kin terjadi. Masalahlah lagi, eko­sistem itu terus semakin rusak bersamaan dengan perilaku ma­nusianya. Akhirnya sungai ma­kin buntu, tanah mampet, dan minim vegetasi.

Untuk mengatasi itu apa yang harus dikelola pada kawasan sungai. Pertama, penggemburan tanah. Tanah digemburkan den­gan cara memupuk tanah secara cuma-cuma dengan bahan or­gnik pada daerah yang terkena bencana. Kita tahu air bisa me­nyerap jika tanah itu tidak mam­pet. Untuk membuatnya gembur kembali maka berikan pupuk kandang dan seresah dedaunan. Lakukan mulai kini agar nanti bi­ota tanah bisa datang kemudian menghuni tanah mampet tadi. Gerakan biota tanah/makhluk hidup tadi menciptakan lubang-lubang biopori alami.

Lubang biopori alami ini yang akan membantu air untuk masuk kedalam tanah. Tersim­pan dalam tanah dan menjadi cadangan air bagi manusia saat musim kemarau. Untuk itu pemerintah harus menggerak­kan pupuk organik disiram pada lahan-lahan yang masih kosong agar tumbuh rerumputan dan biota tanah secara alami. Kedua, pertanian tidak organik pada kawasan itu segera hentikan. Jika pemerintah dan masyarakat mau tidak terkena bencana lagi. Mengurangi secara bertahap penggunaan pupuk kimia seperti Urea karena pupuk itu membuat tanah itu mampet. Akhirnya sering kita lihat air menggenang pada kawasan dimana banyak penggunaan pupuk urea.

Rasionalnya, pupuk urea tadi bukan menggemburkan tanah justru membuat lubang pori-pori tanah tertutup rapat. Fakta itu yang harusnya kita pikirkan. Artinya tidak ada baiknya buat ekosistem jika pupuk seperti itu yang diberikan ke tanah. Kita tahu pripinsi Jawa Barat terma­suk lumbung padi maka sudah pasti penggunaan pupuk urea itu sangat tinggi pada kawasan ini. Ketiga, mengatur jadwal ta­nam secara baik. Kita kadang in­ginnya menanam padi sepanjang tahun. Bahkan, inginnya kita tiga kali setahun untuk menanam padi. Baru saja selesai tanam musim sebelumnya sudah dis­ambung lagi. Perilaku ini harus segera dihentikan karena mem­buat tanah semakin mati.

Tanah mati karena tanah tadi miskin unsur hara. Habis diserap oleh tumbuhan tadi sementara tanah tidak ada masukkan unsur hara. Itulah sebabnya mengapa tanah harus dihutankan atau dihijaukan serta tidak ditanami padi. Hal ini untuk mengemba­likan kembali unsur hara yang hilang. Jika tanah mati maka ta­nah juga tidak bisa menyerap air. Tentu keberadaan biota tanah seperti rayap dan cacing dapat membantu masuknya air ke dalam tanah. Terakhir, tumbuh­kan keeratan sosial pada ling­kungan masyarakat. Bentuk ko­munitas lingkungan pedesaan/ memperkuat komunitas kelom­pok tani yang telah terbentuk. Kelompok ini akan mewadahi pemerintah dan masyarakat un­tuk menjaga fungsi ekosistem. Kelestarian lingkungan sangat bergantung dari masyarakat.

Dengan terbentuknya ko­munitas lingkungan desa den­gan tugasnya maka dengan mudah mengontrol siapa yang merusak lingkungan. Kelom­pok itu yang akan mengontrol langsung perilaku masyarakat. Dari kelompok itu juga ma­syarakat mendapatkan gerakan penyuluhan lingkungan. Tentu kelompok harus mempunyai agenda penyuluhan lingkungan, mengundang nara sumber, dan melakukan perbaikan lingkun­gan. Pemerintah daerah harus mendukung pembentukan ko­munitas lingkungan/kelompok tani untuk menjadikan isu ling­kungan pada program kelom­pok. Hal ini sangat efektif untuk mengontrol individu. Mereka yang tahu siapa yang harus didi­dik agar ramah alam. (*)