Adapun jika pasar lokal dalam suatu cluster telah ter­penuhi, maka bahan mentah (bahan baku) seyogianya dapat mensuplai produsen dari luar cluster tetapi tetap dalam kon­teks pasar dalam negeri. Se­lanjutnya, bilamana kebutuhan bahan baku dalam negeri telah terpenuhi, maka suplai ba­han mentah untuk ekspor juga dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu kiranya dijalin sistem koordinasi yang baik dan terpa­du antar cluster, sehingga sur­plus dan defisit produksi dalam suatu cluster dapat dikurangi atau dipenuhi oleh cluster lain­nya secara cepat, tepat waktu dan berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan dapat berperan lebih dalam upaya pengembangan bisnis rum­put laut. Dalam hal ini, pemer­intah diharapkan dapat men­dorong bank dan lembaga keuangan serta memberikan jaminan keberlanjutan insentif berupa kredit lunak agar pem­budidaya, pengolah dan peda­gang pada suatu cluster dapat melakukan upaya pengemban­gan bisnis mereka. Hal ini pent­ing diupayakan agar pengem­bangan bisnis rumput laut tidak terganjal oleh terbatasnya mod­al usaha. Namun demikian, para pelaku bisnis juga harus memberikan kondite baik agar kredit yang diterimanya tidak menjadi kredit macet di kemu­dian hari.

BACA JUGA :  HALAL BIHALAL HANYA ADA DI INDONESIA DAN BANYAK MANFAATNYA

Oleh karena itu, penting ki­ranya pemerintah memberikan stimulans atau insentif lain ter­kait dengan upaya pengemban­gan bisnis rumput laut terpadu dan berkelanjutan, misalnya berupa penetapan harga dasar bahan baku di tingkat pembu­didaya, sehingga para pembu­didaya terjamin untuk dapat menerima hasil secara tetap dan kontinu. Penetapan harga dasar ini perlu juga memperha­tikan kemampuan pengolah un­tuk menghasilkan produk olah­an yang dapat bersaing dengan hasil olahan pabrik pengolah luar negeri, terutama dari sisi efisiensi produksi pengolahan. Sehingga produk olahan Indo­nesia secara kualitas tidak kalah dengan hasil olahan luar negeri tetapi dari sisi harga produk olahan Indonesia dapat lebih efisien.

Pemberian insentif berupa pemberian pajak penjualan yang progresif terbalik juga dapat dilakukan sebagai upaya menggenjot perkembangan in­dustri pengolahan rumput laut. Progresif terbalik artinya bahwa semakin besar produk­si olahan yang dihasilkan oleh suatu industri dapat menu­runkan prosentase pajak pen­jualan yang harus dikeluarkan industri tersebut. Misalnya untuk setiap kenaikan produksi olahan sebesar 10 persen dapat menurunkan pajak penjualan sebesar 5 persen dari besaran pajak penjualan ynag harus dikeluarkan, dan seterusnya.

BACA JUGA :  DINAMIKA PILKADA KABUPATEN BOGOR KERING IDE DAN GAGASAN

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan insentif berupa pengemban­gan teknologi, baik teknolo­gi produksi bahan mentah maupun teknologi pengola­han. Dalam hal ini, pemerin­tah diharapkan mendorong pusat-pusat penelitian dan pengembangan teknologi di lingkungannya untuk melaku­kan riset-riset pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk dilakukan agar tingkat efektifitas dan efisiensi produksi bahan mentah dan olahan dapat ditingkatkan se­cara bertahap dan berkelanju­tan, sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing produk rumput laut di pasar na­sional maupun internasional.

Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan kerjasama yang baik dari para pelaku ekonomi di bidang bisnis rumput laut ini, terutama dalam hal pem­berian input balik dan koordi­nasi antar pelaku ekonomi dan pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar segenap isu dan permasalahan yang muncul kemudian setelah dilakukan­nya pola pengembangan bisnis dengan sistem ini dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik atau bahkan jika isunya posi­tif, maka dapat diketahui dan dikembangkan pola-pola lain yang dapat mendukung upaya pengembangan bisnis rumput laut di masa-masa mendatang.

 

Halaman:
« ‹ 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================