Hadapi Pasar Bebas, HPN Bangkitkan Ekonomi NU

CIBINONG TODAY – Hadapi pasar bebas ASEAN, tentunya momen tepat untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Pun demikian, Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) tak ingin ktinggalan dan ikut memanfaatkan momen tersebut, untuk membangkitkan kembali kejayaan para pengusaha NU yang dulu pernah merajai negeri ini.

“Jangan sampai kami (NU, red) besar secara jamaah saja, namun kecil secara ekonomi. Kami ingin membangkitkan kembali ekonomi NU. Apalagi, dalam menghadapi pasar global,” ujar Ketua HPN Kabupaten Bogor, Lukmanudin, Senin (27/2/2017).

Lukman – sapaan akrabnya – mengatakan, berdirinya HPN Kabupaten Bogor untuk melakukan pendataan potensi usaha yang dimiliki keluarga Nahdlatul Ulama (NU) di Bumi Tegar Beriman. Pihaknya, akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu, kemudian mendorong potensi itu untuk maju dan bangkit.

BACA JUGA :  433 Jamaah Haji Kloter 10 Kota Bogor Mendarat Selamat di Tanah Air

“Kami akan bawa para pengusaha NU agar bisa bersaing dengan para pelaku usaha lain­nya di Kabupaten Bogor hing­ga nasional. Intinya, untuk membangun HPN, kami coba berdayakan mereka (pengusaha NU, red),” kata Luk­man.

Tidak hanya ekonomi makro, HPN pun ingin menguasai dan merambah di ekomomi mikro. Itulah tujuan HPN dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga kecamatan dan desa. Hasil inventarisasi ter­dahulu, banyak potensi pelaku usaha keluarga NU yang ada di beberapa Kecamatan Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :  Peringati Hari Lingkungan Hidup, RSUD R. Moh. Noh Nur Olah Sampah Organik Jadi Pupuk Lewat Biopori

“Ada yang bergerak di sek­tor bisnis makanan, manufaktur serta kerajinan tangan. Namun, karena HPN Kabupaten Bogor baru terbentuk dan secara na­sional pun baru launching pada 2016 maka, pihaknya masih mendalami lagi berapa jumlah pelaku usaha yang ada di HPN Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Lukman menambahkan, HPN tidak terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Namun, HPN akan bermitra dengan pemerintah daerah, karena pemerintah membutuhkan HPN dan seba­liknya.

“Kendati demikian, kami akan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait, apalagi Pemkab Bogor memiliki beberapa dinas baru diantranya, Dinas UMKM yang menaungi semua pelaku UMKM di Kabupaten Bogor,” tandasnya. (Iman R Hakim)

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================