Mantan Wakil Badan Intelejen Negara (BIN) ini juga menegaskan Pancasila menjamin hak kolektif seluruh warga negara tanpa membedakan identitas. Pada peristiwa 1998, misalnya, warga Tionghoa diusir oleh rakyat pribumi dari Indonesia. Namun, dengan landasan nilai Pancasila pemerintah menjaga dan melindungi warga Tionghoa tersebut karena mereka juga memiliki hak kolektif sebagai warga negara Indonesia.
Saat ini menurut As’ad ada tantangan besar untuk tetap menjaga Pancasila sebagai pandangan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, ada beberapa kelompok yang bertentangan dan bahkan menolak dasar negara tersebut.
Karena itulah, pria lulusan Universitas Gajah Mada ini mengapreasi langkah pemerintah untuk mengokohkan kembali nilai-nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo membuat langkah tepat dan tegas dengan membuat peraturan yang melindungi Pancasila. “Pancasila harus kembali seperti dulu, yang dapat menjadi pemersatu bangsa Indonesia.†pungkas Kiai As’ad. (Iman R Hakim)
